Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan racikan yang menjadi fokus kebijakan dalam penggunaan APBN 2022. Racikan ini guna menghadapi ketidakpastian yang masih menaungi seperti pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai.
Jokowi menegaskan APBN 2022 harus dirancang responsif, antisipatif dan fleksibel. Hal itu disampaikannya dalam acara Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022.
"Selain itu APBN 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Kita akan fokus pada 6 kebijakan utama," tuturnya dilansir dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Senin (29/11/2021).
Jokowi menjabarkan, pertama melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
"Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero base buudgeting agar belanja lebih efisien," tambahnya.
Dalam acara ini secara simbolis Jokowi menyerahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Ada 9 Kementerian dan Lembaga yang menerima DIPA secara simbolis berdasarkan opini laporan keuangan, prioritas belanja pemerintah tahun 2022 dan kinerja pengelolaan anggaran.
Berikut kesembilan Kementerian dan Lembaga yang secara simbolis menerima DIPA:
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Pertahanan
6. Kepolisian Negara Republik Indonesia
7. Kementerian Perhubungan
8. Badan Pemeriksa Keuangan
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
