.webp)
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan UMP DKI Jakarta menjadi Rp 4.641.854 menjadi perhatian pengusaha. Pengusaha khawatir, langkah tersebut diikuti oleh provinsi lain.
Belakangan, muncul istilah 'Anies Effect'. Pengusaha khawatir, efek revisi yang dilakukan oleh Anies juga memicu aksi serupa di daerah lain.
"Jangan sampai nantinya ini merembet ke provinsi-provinsi lain. Ini lebih tidak kondusif," kata Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada detikcom, Senin (27/12/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menjelaskan, sejak awal pihaknya telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengambil langkah tegas jika ada kepala daerah yang menetapkan UMP tidak sesuatu aturan. Apalagi, tahun 2022 tinggal menghitung hari.
Ia pun menuturkan, ketentuan yang berbeda mengenai UMP antara pemerintah pusat dan daerah membuat pelaku usaha bingung.
"Ini nanti membuat ketidakpastian bagi dunia usaha dan investor," katanya.
Sebagaimana diketahui, Anies mulanya menetapkan UMP 2022 naik 0,85% atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.416.186,548, yang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Namun, UMP itu direvisi dan diputuskan naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854.
Sarman juga meminta pemerintah pusat segera meluruskan permasalahan mengenai UMP ini. Dia mengatakan, kenaikan UMP yang tinggi akan memberi dampak yang luas.
"Jadi kami sangat berharap harus diluruskan segera karena ini nanti akan berdampak terhadap hal-hal yang lain, contoh misalnya iuran BPJS, iuran ketenagakerjaan mau pakai yang mana? Apakah memakai keputusan gubernur yang tidak sesuai dengan regulasi, akan tetapi sesuai regulasi yang awal tapi sudah dicabut gubernur. Ini kan jangan sampai lambat gitu loh, pemerintah pusat jangan lelet, Kementerian Ketenagakerjaan jangan lelet dong, ini strategis," paparnya.
(acd/zlf)
