2022, Saatnya Akselerasi

Akselerasi

Bentuk program terobosan yang akan diakselerasi adalah penerapan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), pengembangan budidaya perikanan untuk komoditas berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut), serta pembangunan 130 kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, dan 120 kampung nelayan maju.

Implementasi turunan tiga program terobosan tentu memiliki sejumlah tantangan, mulai dari kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), sampai pada kekuatan teknologi. Namun tantangan bukanlah halangan, sehingga saya pastikan implementasinya tetap berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan.

Untuk akselerasi ini, selain mengandalkan anggaran belanja KKP, kami memperkuat kolaborasi dengan sesama kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga investor utamanya dari dalam negeri. Kolaborasi mencakup berbagai bidang, seperti penyiapan lahan untuk pengembangan budidaya udang, pembangunan sarana prasana pelabuhan perikanan, penguatan sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, maupun pengawasan sumber daya alam laut.

Akselerasi program terobosan tentu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah, yang tentunya tanpa mengabaikan kesehatan laut serta kelestarian lingkungan di sekitar tambak-tambak budidaya. Kesehatan ekologi merupakan panglima dalam tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia masa kini.

Target yang tak kalah penting dari penerapan kebijakan penangkapan terukur hingga pembangunan kampung perikanan budidaya dan kampung nelayan maju pada tahun 2022 adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem yang sebagian besar terjadi di wilayah pesisir.

Program kampung nelayan maju akan menyasar 120 kabupaten/kota di mana 50 daerah di antaranya termasuk dalam kriteria miskin ekstrem. Kemudian program kampung perikanan budidaya mencakup 130 kabupaten/kota, dengan 53 di antaranya adalah wilayah miskin ekstrem.

Khusus untuk kebijakan penangkapan terukur, saya sampaikan bahwa ini merupakan asa bagi generasi mendatang. Dengan mengatur sistem penangkapan ke dalam zonasi dan kuota, kami ingin menjamin populasi sumber daya laut terjaga sampai masa-masa akan datang. Selain itu, ini menjadi era baru penangkapan ikan di Indonesia. Tak ada lagi Illegal, Unregulated, Unreported, Fishing (IUUF), semua menjadi Legal, Regulated, Reported, Fishing (LRRF).

Akhir kata saya ingin sampaikan, tidak ada akselerasi yang didapat dengan berleha-leha. Butuh kerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan mendengar lebih sering. Insya Allah, KKP bisa mengukir keberhasilan lebih banyak lagi di tahun 2022.

Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan RI