Revisi UMP DKI Jakarta Anies Bikin Heboh, Airlangga Bilang Begini

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal masalah kisruh upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta baru saja merevisi dan meningkatkan kenaikan UMP DKI Jakarta menjadi 5,1%. Langkah itu dinilai pengusaha bertentangan dengan ketetapan Kementerian Ketenagakerjaan.

Airlangga sendiri menanggapi kisruh UMP di DKI Jakarta dengan sangat singkat. Dia hanya menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan telah membuat regulasi yang melandasi penetapan UMP di seluruh provinsi yang di Indonesia. Maka dari itu Pemerintah Daerah harusnya menetapkan UMP sesuai dengan peraturan yang dibuat.

"UMP sudah ada regulasi dari Kemenaker, sudah ada regulasi yang tentunya harus ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Kamis (30/12/2021).

Seperti diketahui, Anies Baswedan baru saja merevisi aturan UMP DKI Jakarta. Awalnya UMP tahun 2022 di DKI Jakarta hanya naik Rp 37.749 atau 0,85% tahun 2022. Namun direvisi menjadi naik 5,1% atau senilai Rp 225 ribu di tahun 2022.

Penetapan UMP yang naik 0,85% sebetulnya sudah sesuai dengan aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Hanya saja, saat UU Cipta Kerja diputuskan untuk direvisi oleh MK, Anies diminta untuk merevisi hitungan tersebut oleh para buruh.

Setelah direvisi, Anies justru diprotes oleh pengusaha. Mereka menilai keputusan Anies yang menaikkan UMP 5,1% tidak sah karena acuannya bukan formula dalam hitungan PP 36 tahun 2021.

Lalu, bagaimana sikap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal ini? Ada di halaman berikutnya