China Mau 'Cambuk' Ekonomi, Warganya Bakal Diguyur Insentif Pajak

Anisa Indraini - detikFinance
Jumat, 07 Jan 2022 09:36 WIB
Wuhan secara bertahap mulai kembali pada kehidupan normal menyusul dorongan dari pemerintah setempat untuk membuka kios-kios di jalan.
Warga China Dibayangi Tambahan Pajak/Foto: Getty Images/Stringer
Jakarta -

Pejabat tinggi China menyerukan untuk memberikan insentif pajak lebih banyak. Hal ini sebagai upaya untuk mendorong ekonomi negara terbesar kedua dunia itu dari perlambatan akibat pandemi COVID-19. Insentif ini bisa diberikan agar konsumsi masyarakat bisa meningkat.

"Ekonomi negara kita menghadapi tekanan baru ke bawah. Perlu lebih banyak pemotongan pajak dan biaya (administratif) untuk memastikan awal ekonomi yang stabil pada kuartal pertama dan menstabilkan ekonomi makro," kata Perdana Menteri Li Keqiang kepada pejabat keuangan dan pajak dikutip dari CNN, Jumat (7/1/2022).

Pernyataan Li itu menunjukkan bahwa Beijing sedang mempertimbangkan kembali pendekatan terhadap kebijakan dalam menghadapi masalah ekonomi yang meningkat. Selama pertemuan penting bulan lalu, Presiden China Xi Jinping dan para pemimpin lainnya sepakat bahwa stabilitas sebagai prioritas utama mereka untuk 2022.

Ekonomi China menghadapi prospek perlambatan tahun ini. Dalam pidatonya, Li menekankan perlunya memperpanjang pemotongan pajak untuk perusahaan kecil dan mikro serta usaha perorangan. Kebijakan itu telah berakhir pada akhir 2021.

Sektor jasa juga disebut membutuhkan langkah keringanan pajak khusus. Berbagai industri telah dihantam pandemi karena orang lebih sedikit mengeluarkan uang dan banyak menghabiskan waktu di rumah.

Menurut survei swasta Caixin/Markit yang dirilis Kamis (6/1), data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas di sektor jasa China naik pada Desember dari bulan sebelumnya. Meski begitu, ketidakpastian terkait pandemi membebani kepercayaan bisnis dengan sentimen tergelincir ke level terendah 15 bulan.

"Pemulihan belanja konsumen terhenti dalam menghadapi wabah COVID berulang di akhir 2021 yang menyebabkan pembatasan lokal dan rasa kehati-hatian yang lebih luas di antara rumah tangga," tulis ekonom di Capital Economics.

"Pola itu akan berlanjut pada 2022, terutama jika lebih banyak varian yang dapat menular beredar. Pemerintah harus mengencangkan ikat pinggangnya untuk membantu perusahaan," kata Li.

(aid/fdl)