Dalam waktu dekat bus bertenaga listrik itu akan coba diterapkan meski masih dalam skala yang kecil. "Mengganti separuh bus Jakarta menjadi armada listrik secara bertahap dan selesai pada tahun 2025," katanya.
Tindakan itu, sebut Anies, merupakan tindakan nyata Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam upaya mengakselerasi kendaraan listrik. Dengan banyaknya kendaraan listrik. Dengan banyaknya kendaraan listrik dipercaya dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain mendorong transportasi publik menjadi kendaraan listrik, transportasi kendaraan pribadi juga perlu didorong caranya dengan memberikan insentif.
Anies memang memiliki ambisi mengubah Jakarta dari kota yang penuh kemacetan dan polusi menjadi salah satu kota dengan transportasi umum yang aman dan nyaman.
Upaya untuk mengelektrifikasi transportasi publik diperlukan untuk mencapai hal tersebut, karena transportasi publik merupakan pembangkit atau penghasil emisi gas rumah kaca terbesar. Berbagai kota di dunia juga menaruh perhatian dalam persoalan ini.
"Kita semua ada di bagian terdepan dalam hal kemacetan dan perubahan iklim. Jakarta berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 50 persen pada 2030," ujar Anies.
Pada saat ini Jakarta baru mencapai 26 persen pengurangannya. Selain itu, Jakarta juga memiliki target untuk mencapai Net-Zero Emission di 2050. Maka Jakarta berusaha memulai sustainable mobility melalui pengintegrasian sistem transportasi.
"Menjadikan Jakarta salah satu kota terkemuka dalam hal transportasi yang berkelanjutan, aman dan nyaman," harapnya.
Transportasi merupakan ranah yang krusial. Jutaan orang Jakarta maupun dari daerah sekitar Jakarta melakukan mobilisasi di Jakarta. Mobilitas yang tinggi menyebabkan emisi di sektor transportasi.
Karenanya, Anies menjelaskan, hal yang logis bagi Jakarta untuk bisa menjadikan sektor ini jadi prioritas untuk di karbonisasi. Di sisi lain Jakarta adalah kota yang secara eksplisit dan kuat memiliki komitmen untuk terlibat dalam gerakan untuk menangani krisis iklim global.
Sejak 2012, Pemerintah Jakarta telah melakukan langkah-langkah untuk membuat Jakarta menjadi kota ramah terhadap iklim.
Hal itu sejalan dengan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2022 yang menyoroti pentingnya mempercepat adaptasi terhadap perubahan iklim terutama komitmen politik dan implementasinya.
Komitmen tersebut, digariskan melalui Peraturan Gubernur No 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jakarta Bebas Karbon.
Anies mengungkapkan, ada tantangan yang dihadapi pemerintah kota untuk mencapai itu, antara lain menyediakan sistem transformasi yang efisien untuk bisa mengakomodasi jutaan perjalanan setiap hari. Di sisi lain memastikan bahwa kesetaraan dan keberlanjutan lingkungan dalam kota tetap terjamin.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Anies mengatakan ia menginisiasi suatu mobilitas berkelanjutan dalam hal sistem transportasi yang berkelanjutan dan aman dengan mengubah paradigma dari pengembangan berbasis mobil ke pengembangan berorientasi transit.
(das/das)