Ayep Zaki yang juga pengurus aktif Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini menyatakan, seluruh pembiayaan 20 ha lahan untuk jagung hibrida tersebut masih dibiayai atau masih menggunakan dana internal tim. Termasuk juga lahan seluas 30 ha untuk tanaman kedelai di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
"Langkah awal ini seluruh pembiayaannya masih dari dana mandiri. Padahal kami sangat berharap, pihak perbankan bisa melihat sendiri bahwa program kemitraan dengan petani sangat menjanjikan. Baik itu untuk swasembada kedelai maupun jagung hibrida," terang Ayep Zaki.
Oleh karenanya, Ayep Zaki mendesak, seluruh instrumen keuangan pemerintah, baik pusat dan daerah, BUMN komisi keuangan, dan pihak pihak terkait segera memberikan respons agar dunia pertanian diberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan dunia cocok tanam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kabupaten Sukabumi itu di Jawa Barat, tapi pihak perbankan di sana sangat 'slow respons', ini yang membuat saya tidak mengerti. Padahal program ini kan untuk memakmurkan petani Jawa Barat sendiri," tegas Ayep.
Kalau saja program kemitraan dengan petani ini bisa didukung pihak perbankan, tambah Ayep, akselerasi program swasembada kedelai dan jagung hibrida bisa lebih agresive dan bisa mengatasi kelangkaan kedelai di musim-musim tertentu.
"Bayangkan saja, masih ada puluhan ribu hektar atau bahkan ratusan ribu hektar lahan yang membutuhkan uluran tangan dunia perbankkan agar Indonesia benar-benar bisa berdaulat pangan. Jika petani dibiarkan sendiri, tanpan bantuan perbankan, sudah sewajarnya kita tidak boleh berharap banyak pada petani bisa memenuhi kebutuhan pangan Indonesia," tutup Ayep Zaki.
(fdl/fdl)