.webp)
Kalangan pengusaha dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mendukung rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% mulai April 2022. Sedangkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) meminta pemerintah menunda kenaikan PPN.
Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyatakan kenaikan PPN akan membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara. Ujungnya pemerintah dapat menekan kembali defisit APBN ke arah maksimal 3% di 2023.
"Kami mendukung kenaikan PPN. Kenaikan tarif PPN merupakan upaya untuk membantu meningkatkan penerimaan negara dan menekan defisit anggaran APBN ke arah maksimal 3% di 2023," ujar Arsjad dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arsjad pun menegaskan kenaikan PPN tidak akan membuat kenaikan harga barang-barang pokok. Dia menilai justru yang menaikkan harga barang adalah kondisi politik global.
"Inflasi di Indonesia yang berimbas ke harga bahan pokok tidak disebabkan karena PPN. Kenaikan bahan baku pokok disebabkan situasi politik dunia, yang saat ini tidak stabil. Di mana terdapat konflik Rusia dan Ukraina yang sebabkan instabilitas perdagangan global," ungkap Arsjad.
Belum lagi, pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan baru di sektor logistik yang membuat kenaikan angkutan dan berimbas kepada rantai pasok barang-barang pokok.
"Lalu tantangan logistik dunia terganggu rantai pasok pandemi juga, jadi salah satu kenaikan angkutan logistik yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku," ungkap Arsjad.
Di saat yang sama, Arsjad juga mengajak seluruh anggota untuk berkomitmen tidak menaikkan harga barang dan jasa pada saat kenaikan tarif PPN ini.
"Kita harus turut membantu pemerintah dan masyarakat agar di pasar tetap tersedia barang dengan harga terjangkau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik," ungkap Arsjad.
Selain itu, upaya pemerintah untuk mengenakan PPN Final dengan tarif rendah dan administrasi yang sederhana di UU HPP agar segera dilaksanakan untuk membantu pelaku usaha, khususnya UMKM.
"Terlebih dengan adanya PTKP untuk WP OP UMKM sebesar Rp 500 juta setahun. Saat ini pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rantai pasok bahan pangan sangat perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan di tingkat konsumen agar stabilitas harga pangan tetap terjaga," kata Arsjad.
Lihat juga video 'Menkeu: Kebutuhan Pokok, Jasa Pendidikan-Kesehatan dikenai PPN Rendah':
Pengusaha mal minta kenaikan PPN ditunda. Berlanjut ke halaman berikutnya.
