Pandemi virus Corona (COVID-19) menyebabkan 4,7 juta orang di Asia Tenggara terjerumus ke tingkat kemiskinan ekstrem sepanjang 2021. Hal itu seiring dengan hilangnya 9,3 juta pekerjaan.
"Pandemi telah menimbulkan pengangguran di mana-mana, memperburuk ketimpangan, serta memperbesar tingkat kemiskinan. Hal-hal tersebut terutama menimpa kaum perempuan, pekerja usia muda, dan lansia di Asia Tenggara," kata Presiden Asian Development Bank (ADB), Masatsugu Asakawa dalam laporan resmi yang dikutip Rabu (16/3/2022).
Dalam laporan bertajuk 'Southeast Asia: Rising from the Pandemic', ADB melihat gelombang COVID-19 varian Omicron dapat memangkas pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara hingga 0,8% pada 2022.
Kelompok yang paling terimbas dampaknya antara lain adalah para pekerja tanpa keterampilan khusus, pekerja di sektor ritel dan perekonomian informal, serta usaha kecil yang tidak memiliki eksistensi digital.
Oleh karena itu, ADB berjanji akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kembali perekonomian, meningkatkan sistem kesehatan nasional, dan merampingkan peraturan domestik guna memperkuat daya saing dunia usaha.
"Kami mendorong seluruh pemerintah di Asia Tenggara agar berinvestasi pada infrastruktur yang pintar dan hijau, serta mengadopsi inovasi di bidang teknologi untuk makin menstimulasi pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Ekonomi Mulai Pulih
Laporan ADB juga mencatat mulai terjadinya pemulihan ekonomi di seluruh kawasan dan sebagian besar negara mengalami kenaikan kunjungan ke tempat-tempat ritel dan rekreasi hingga 161% dalam periode dua tahun sampai 16 Februari 2022.
Meski begitu, kawasan Asia Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan global termasuk munculnya varian lain dari COVID-19, pengetatan suku bunga global, gangguan rantai pasokan, serta kenaikan harga komoditas dan inflasi.
Sampai dengan 21 Februari 2022, 59% dari penduduk di Asia Tenggara sudah menerima vaksinasi lengkap. Laporan ini mendorong agar pemerintah negara-negara di kawasan ini mengalokasikan lebih banyak sumber daya guna memastikan berjalannya sistem kesehatan, meningkatkan surveilans terhadap penyakit, dan merespons potensi pandemi di masa mendatang.
Laporan ini juga merekomendasikan agar pemerintah terus mendorong reformasi struktural guna meningkatkan daya saing dan produktivitas. Hal ini termasuk menyederhanakan prosedur dalam berusaha, mengurangi hambatan perdagangan, dan mendorong usaha kecil untuk mengadopsi teknologi baru.
"Pemerintah juga perlu menjaga kehati-hatian fiskal untuk mengurangi defisit dan utang pemerintah, serta memodernisasi administrasi pajak guna meningkatkan efisien dan memperluas basis pajak," bunyi laporan tersebut.
Simak Video "Video: Jumlah Angka Kemiskinan RI Meledak Versi Bank Dunia"
(aid/das)