Persoalan minyak goreng di dalam negeri belum menemui titik terang. Terakhir publik dibuat penasaran setelah Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut ada mafia di balik mahal atau langkanya komoditas tersebut.
Komisi VI DPR RI pun memanggil distributor minyak goreng yakni PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Setelah mendengar pemaparan dari keduanya, dinilai ada kejanggalan karena tidak ditemukan hal yang salah padahal faktanya di lapangan terjadi problematika yang berlarut-larut.
"Kalau melihat apa yang disampaikan oleh PT Bina Karya Prima dan PT Masa Depan Cerah sepertinya semua baik-baik saja. Tapi tentu kami harus mendalami karena faktanya semuanya sedang tidak baik-baik saja," kata Anggota Komisi VI DPR RI M Sarmuji dalam RDP, Kamis (24/3/2022).
Dari paparan produsen menjelaskan ketika Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah, barang yang didistribusikan tinggi dan ketika HET dicabut permintaan produsen berkurang. Sayangnya hal sebaliknya terjadi di lapangan.
"Ini tidak masuk akal. Ada kontradiksi, ada paradoks yang luar biasa menurut saya. Kami serius untuk menelusuri ini problemnya di mana. Tidak mungkin tidak ada problem," ujarnya.
"Problemnya di mana? Saya berasumsi data yang disampaikan benar. Kalau tidak benar itu melawan parlemen dan bisa mendapat masalah karena menyampaikan data yang tidak benar," tambahnya.
Berlanjut ke halaman berikutnya.
(aid/ara)