.webp)
Twitter menyatakan tidak akan menguatkan dan merekomendasikan akun yang dikelola pemerintah Rusia. Akun pemerintah Rusia tidak akan lagi direkomendasikan kepada orang-orang di Twitter, termasuk di seluruh timeline, pencarian, dan tempat lain di layanan itu.
Dilansir dari CNN, Rabu (6/4/2022), langkah tersebut menurut Twitter akan memengaruhi lebih dari 300 akun milik Rusia. Ini mencerminkan kebijakan baru yang diluncurkan perusahaan untuk memastikan arus informasi yang bebas dari propaganda.
Twitter menyatakan telah membuat kebijakan baru untuk tidak akan memperkuat atau merekomendasikan akun di platformnya yang dijalankan oleh pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata antarnegara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan tersebut diberlakukan mengikuti kekhawatiran yang disuarakan oleh kelompok masyarakat sipil bahwa akun resmi Rusia terus mempromosikan propaganda tentang perang.
"Langkah ini secara drastis mengurangi kemungkinan orang-orang di Twitter melihat Tweet dari akun ini kecuali mereka mengikutinya," kata Yoel Roth, kepala integritas situs Twitter.
Pemerintah Rusia secara kolektif memiliki jutaan pengikut di berbagai akun. Termasuk beberapa yang dioperasikan oleh Kantor Presiden Rusia Vladimir Putin, Kementerian Luar Negeri Dan Pertahanan Rusia, dan misi-misi diplomatiknya di berbagai negara.
Bulan lalu, Twitter menghapus tweet individu oleh kedutaan Rusia di Inggris yang membantah fakta yang dilaporkan tentang pemboman sebuah rumah sakit di kotaMariupol diUkraina, dengan m
engatakan bahwa tweet tersebut melanggar kebijakan Twitter untuk menolak peristiwa kekerasan.
Tetapi akun itu dibiarkan sendiri, mendorong seruan untuk pendekatan yang lebih sistematis oleh Twitter dan akhirnya mengarah pada kebijakan baru hari Selasa.
Dalam pengumuman terkait Selasa, Twitter mengatakan akan mulai menghormati ketentuan Konvensi Jenewa yang melarang penghinaan terhadap tawanan perang. Platform media sosial tersebut sekarang akan meminta akun media pemerintah dan pemerintah untuk menghapus konten yang menampilkan tawanan perang.
Twitter juga akan menerapkan label peringatan ke konten lain yang menampilkan tawanan perang yang dapat dipertimbangkan untuk kepentingan publik.
Pengguna pemerintah dan non-pemerintah sama-sama akan dipaksa untuk menghapus konten yang menampilkan tawanan perang jika dibagikan dengan maksud untuk mengejek, menghina, atau menyerukan pembalasan terhadap mereka.
(hal/zlf)
