Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyingung utang di era Pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu membuat Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan buka suara.
Keduanya menyampaikan argumentasi melalui akun Twitter. Hal itu diawali oleh Prastowo yang menjelaskan utang pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), meliputi tata kelola, alasan penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawabannya.
Prastowo menjelaskan hingga akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Rp 7.014,6 triliun atau 40,17% PDB.
"Posisi aman karena jauh di bawah batas UU 17/2003 yakni 60%. Terlebih saat ini dominasi kepemilikan investor domestik meningkat sehingga ekonomi kita lebih tahan thd dinamika global dan domestik," cuitnya dalam akun Twitter @prastow dikutip detikcom, Jumat (8/4/2022).
Dijelaskannya, total nominal utang pemerintah pusat dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat. Namun, dia mengatakan pengelolaan utang juga terus diperbaiki dari waktu ke waktu, seperti komposisi SBN yang jauh lebih besar daripada porsi pinjaman agar pengelolaan utang menjadi lebih sehat.
Kebijakan utang itu, lanjut Prastowo, berkesinambungan. Dari 2015 hingga 2019, proporsi utang yang ditarik oleh pemerintah menunjukkan tren menurun. Jumlahnya meningkat drastis pada 2020 karena pandemi.
Namun, dia mengklaim penambahan utang tersebut masih tergolong moderat ketimbang negara lain.
"Setidaknya sejak 2011 kita ada pd posisi defisit fiskal. Besaran defisit terus diupayakan ditekan dan konsisten di bawah 3%. Namun covid memaksa kita memperlebar defisit dan bertahap kita kembali ke posisi di bawah 3% dg efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan," jelasnya.
Barulah kemudian Prastowo menyinggung pemerintah SBY. Apa kata Stafsus Menteri Keuangan Sri Mulyani itu?
"Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari t
otal Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50% ditarik 2020-21," sebut Prastowo.
Kemudian cuitan tersebut ditimpali oleh Ossy. Lantaran twit Prastowo dirasa menyangkut perbandingan dengan masa pemerintahan SBY, dia merasa perlu untuk memberikan tanggapan sejauh yang dia ketahui.
"Yg disampaikan mas @prastow utk melihat peningkatan utang dlm bentuk nominal saja, tentu ini merupakan perbandingan yang kurang "adil"," kata Ossy melalui akun Twitter @OssyDermawan.
Lanjut di halaman berikutnya.
