Sebagai informasi, Philip Morris International melalui afiliasinya yaitu PT HM Sampoerna Tbk pada akhir 2021 mengumumkan investasi sebesar US$ 166,1 juta atau sekitar Rp 2,3 triliun untuk membangun fasilitas produksi untuk produk tembakau yang dipanaskan.
Hal serupa juga katakan oleh Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia bilang JTA International Holding, perusahaan investasi berbasis di Qatar mengumumkan investasi di industri smelter nikel di Indonesia pada Rabu (20/04).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Landasannya adalah data riset US Geological Survey yang memproyeksikan cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, atau sekitar 40% nikel dunia ada di Indonesia.
Lebih lanjut, Bamsoet yang juga ketua MPR ini mengatakan, sejalan dengan tekad Indonesia yang ingin menjadi pemain utama dalam ekosistem produsen baterai di dunia. Negara ini sudah mendirikan Indonesia Battery Corporation (IBC), sebuah holding yang dibentuk oleh empat BUMN yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk (Antam) PT Pertamina, dan PT PLN.
Pemerintah sebenarnya sudah menyadari pentingnya inovasi dan pengembangan teknologi berbasis riset untuk smelter nikel karena berkaitan dengan lingkungan dan kesinambungan bisnis. Atas dasar itu pada pertengahan 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi melaporkan hasil audit teknologi yang dilakukan terhadap metode Step Temperature Acid Leach (STAL) untuk proses pelindian.
Hasilnya, metode ini ini mampu me-recovery nikel mulai 89% hingga 91% dan kobalt sebesar 90% hingga 94%. Metode tersebut dinyatakan mampu memberikan nilai tambah komoditas nikel ketika diterapkan dalam smelter skala kecil atau modular.
Dengan teknologi ini, smelter nikel dapat menghasilkan limbah yang lebih ramah lingkungan. Sebab, limbahnya bisa dikelola kembali menjadi produk yang bernilai.
Hanya saja, penerapannya membutuhkan biaya relatif tinggi. Satu smelter bisa memakan biaya Rp25 Triliun. Atas dasar itu dibutuhkan investasi.
Intinya policy based on research atau science dan inovasi teknologi itu adalah untuk menghindari sekecil mungkin akibat-akibat negatif yang ditimbulkan dari pembangunan investasi tersebut, imbuhnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani mengatakan bisa mendapatkan investasi yang mengandung pengetahuan baru serta inovatif merupakan hal positif bagi Indonesia. Itu menurut saya bagus banget, kalau bisa kita lakukan itu akan membuat posisi Indonesia terdepan. Apalagi kalau memang teknologinya bagus, artinya memang bisa benar-benar diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ungkapnya.
Semestinya, kata Hariyadi, tidak sulit mewujudkannya karena Indonesia bisa menjadi tujuan investasi global dengan berbagai keunggulan dibandingkan negara tujuan investasi lainnya. Yang terpenting adalah sikap akomodatif dari pemerintah untuk lebih terbuka terhadap stakeholders dalam rangka bersikap progresif dan terus menerima masukan yang relevan dalam penyusunan kebijakan investasi yang lebih kondusif. Indonesia kan pasar yang besar, jadi kita benar-benar bisa hidup. Mumpung negara lain belum terlalu serius, terusnya.
Indonesia bisa memanfaatkan momentum presidensi G20 yang di dalamnya terdapat B20 tahun 2022. Itu pertemuan dari negara-negara yang dipandang GDP-nya tinggi. Dengan dilakukannya di Indonesia lebih efektif agar mereka bisa lebih paham, mereka bisa melihat langsung. Jadi secara efektif sebetulnya bisa mempromosikan indonesia, kelebihan-kelebihan apa yang kita punya bisa langsung kita promosikan, Hariyadi menjelaskan.
(ara/ara)