Berdarah-darah! Begini Kondisi Keuangan Garuda Indonesia yang Mau Diselamatkan

Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kondisinya sedang tidak baik. Selain rugi, BUMN ini juga memiliki utang 'segunung'.

Berbagai skema pun disiapkan untuk menyelamatkan Garuda Indonesia. Pelaksanaan skema penyelamatan itu telah disepakati Panja Komisi VI DPR dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (25/4/2022), Garuda menderita kerugian US$ 1,66 miliar atau setara Rp 23,73 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) pada September 2021 menurut laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Rugi ini naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya US$ 1,07 miliar.

Pendapatan dan penjualan hingga September 2021 sebanyak US$ 939,02 juta. Pendapatan ini turun dibanding periode yang sama tahun 2020 sebesar US$ 1,13 miliar.

Jumlah aset Garuda tercatat US$ 9,42 miliar. Aset ini juga turun dari sebelumnya US$ 10,78 miliar.

Sementara, liabilitas perusahaan jumlahnya US$ 13,02 miliar atau naik dari sebelumnya US$ 12,73 miliar. Liabilitas tersebut terdiri dari liabilitas jangka pendek US$ 5,28 miliar dan jangka panjang US$ 7,73 miliar.

Selanjutnya, jumlah ekuitas atau modal Garuda tercatat minus US$ 3,60 miliar. Ekuitas ini turun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya minus US$ 1,94 miliar.

Sementara, dalam Laporan Pelaksanaan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI yang diterima detikcom, kebutuhan pendanaan untuk Garuda mencapai US$ 936 juta atau sekitar Rp 13,38 triliun. Adapun rinciannya, sebanyak US$ 527 juta atau Rp 7,5 triliun adalah dana minimal untuk Garuda agar bisa kembali beroperasi dengan sehat.

Porsi tersebut diharapkan berasal pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia. Dana tersebut akan digunakan antara lain untuk kas minimum, biaya restrukturisasi, biaya restorasi dan sewa pesawat.

"US$ 409 juta adalah porsi pengembangan yang akan digunakan untuk pembayaran pajak, pembayaran hutang karyawan, rasionalisasi pegawai, pembayaran hutang pasca PKPU dan avtur serta biaya lainnya," bunyi laporan tersebut lebih lanjut.