Utang Pemerintah Tembus Rp 7.052 T, Simak Rinciannya di Sini!

Aldiansyah Nurrahman - detikFinance
Senin, 25 Apr 2022 16:01 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi Tumpukan Uang/Foto: Rachman Haryanto
Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.052,50 triliun per 31 Maret 2022. Rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,3%.

Kemenkeu menjelaskan secara nominal, terjadi peningkatan total utang pemerintah seiring dengan penerbitan SBN dan penarikan pinjaman padaMaret 2022 untuk menutup pembiayaan APBN.

Berdasarkan laporan APBN Kita April 2022, rincian utang pemerintah Rp 7.052 triliun antara lain, 88,24% berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 6.222,94 triliun.

Dari SBN itu kepemilikan domestik sebesar Rp 4.962,34 triliun yang terdiri dari SBN Rp 4.104,37 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 857,96 triliun. Lalu sisanya dari SBN valuta asing sebesar Rp 1.260,61 triliun yang juga terbagi ke SBN Rp 991,41 triliun dan SBSN Rp 269,19 triliun.

Kemudian 11% utang pemerintah berasal dari pinjaman senilai Rp 829,56 triliun. Dengan rincian pinjaman dalam negeri Rp 13,2 triliun dan Pinjaman luar negeri Rp 816,36 triliun.

Pinjaman luar negeri dalam komponen utang pemerintah terdiri dari pinjaman bilateral Rp 281,31 triliun, multilateral Rp 491,57 triliun, dan commercial banks Rp 43,48 triliun.

"Posisi utang terjaga dalam batas aman dan wajar, serta terkendali," tulis Kemenkeu dalam laporan tersebut, dikutip Senin (25/4/2022).

Hasil Article IV yang dirilis oleh IMF pada Maret 2022 melaporkan bahwa kondisi utang pemerintah tergolong terkendali. Rasio utang diperkirakan stabil pada 41% PDB dalam jangka menengah, sepanjang aturan fiskal kembali normal pada 2023, yaitu defisit 3% PDB pada 2023 dan menurun rata-rata di kisaran 2,2% PDB pada jangka menengah.

"Pemerintah telah melakukan langkah strategis dan oportunistik, debt switch dan liability management untuk menjaga komposisi utang tetap optimal. Transaksi debt switch atau penukaran pada tanggal 24 Maret 2022 yang dimenangkan Pemerintah senilai Rp3,76 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi risiko global dan mengurangi risiko jatuh tempo," tambah Kemenkeu.

Sementara transaksi liability management tanggal 29 Maret 2022 dengan skema Tender Offer, untuk membeli kembali sembilan seri Global Bond yang dimiliki investor, dengan tujuan lain yaitu penghematan biaya utang dari penurunan beban bunga.

(ara/ara)