Taktik Luhut Urus Minyak Goreng Mulai Membuahkan Hasil?

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapatkan titah khusus dari Presiden Joko Widodo. Luhut diminta untuk mengurus permasalahan pada tata niaga minyak goreng.

Salah satu taktik yang dilakukan Luhut adalah melakukan audit industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Audit pun sudah mulai dikerjakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sejak mewacanakan adanya audit industri kelapa sawit, Luhut sudah mewanti-wanti perusahaan kelapa sawit yang operasi di Indonesia namun markasnya di luar negeri. Dia mau semua perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, juga memiliki kantor pusat di Indonesia.

Kini setelah audit berjalan dia mengatakan taktiknya itu mulai membuahkan hasil. Ada perusahaan kelapa sawit yang mau memindahkan kantor pusatnya dari Singapura ke Indonesia.

"Ada juga perusahaan yang markasnya di Singapura, memberi tahu akan pindah ke Indonesia," ungkap Luhut kepada wartawan di Kantor Pusat BPKP, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (15/6/2022).

Dia bilang audit sudah berjalan saat ini, BPKP sudah mulai meminta dan menerima data dari 150-an wilayah yang menjadi penghasil sawit. Hasilnya, Luhut menerima laporan terkini soal ada banyak perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit di Indonesia namun kantor pusatnya di luar negeri.

Di tengah langkah audit yang berjalan, Luhut juga mengungkapkan masih banyak perusahaan yang sebal dan tidak suka dengan langkah audit yang dilakukan pemerintah. Padahal, dia menilai audit dilakukan demi adanya transparansi di bisnis kelapa sawit.

"Itu (audit industri kelapa sawit) kan membuat negeri kita transparan. Kenapa ada yang tidak suka diaudit itu kelapa sawit," kata Luhut.

Memangnya, kenapa Luhut ingin melakukan audit pada industri kelapa sawit? Luhut menyatakan ingin adanya keadilan, dia tidak ingin perusahaan yang berada di luar negeri ini hanya meraup keuntungan dari sumber daya alam di Indonesia. Maka dari itu audit dilakukan agar tata kelola bisnis kelapa sawit jadi adil.

"Masak kita punya ratusan jutaan hektare tanah kelapa sawit ada yg markasnya di luar, bayar pajak di luar, dia enak-enak aja terima duit. Nggak adil kan. Masak ada yg tidak punya plasma, tinggalnya di luar lagi, adil nggak tuh," ungkap Luhut.

"Suara ini yg mau kita dengerin. Dengan audit itu kita lakukan dengan benar berkeadilan. Itu keinginan presiden," ujarnya.

Sebelumnya, Luhut mengatakan perusahaan perusahaan kelapa sawit yang kantor pusatnya tidak berada di Indonesia dapat merugikan negara. Pasalnya, hal itu membuat Indonesia kehilangan potensi pendapatan pajak.

"Saya lapor pak Presiden, pak headquarters-nya harus pindah semua ke sini (Indonesia). Bayangkan dia punya ada 300-600 hektare, headquarters di luar negeri dan bayar pajak di luar negeri," papar Luhut dalam Seminar Nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) yang disiarkan virtual melalui YouTube, Rabu (25/5/2022) yang lalu.

"Not gonna happen! You have to move your headquarters to Indonesia," tegasnya.

Mantan Menkopolhukam itu juga mendapatkan tugas untuk menstabilkan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Apa saja taktik yang dilakukan Luhut? Lanjut di halaman berikutnya.