PT Garuda Indonesia (Persero) melakukan perubahan proposal perdamaian kewajiban utang. Perubahan dilakukan pada jumlah nominal surat utang yang akan diterbitkan Garuda Indonesia.
Awalnya penyelesaian kewajiban utang kepada lessor, finance lessor, vendor Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO), produsen pesawat hingga kreditur lainnya dengan nilai tagihan di atas Rp 255 juta akan dilakukan melalui penerbitan surat utang baru dengan nilai total US$ 800 juta serta ekuitas dengan nilai total US$ 330 juta.
Namun, akan ada perubahan pada penerbitan surat utang yang akan dilakukan Garuda. Total surat utang yang diterbitkan meningkat jadi US$ 825 juta.
"Kami juga ingin sampaikan ada perubahan sedikit pada pada jumlah surat utang baru, sertifikat sukuk baru, tagihan utang lokal dan ekuitas baru," ujar Irfan dalam pembukaan sidang voting PKPU Garuda, di PN Jakarta Pusat, Jumat (17/6/2022).
"Tagihan di atas Rp 255 juta dan pemegang sukuk akan menerima tagihan mereka secara pukul rata. Bentuknya hutang dengan nilai total US$ 825 juta ada peningkatan dari draft sebelumnya US$ 800 juta," paparnya.
Namun, jumlah itu bisa saja berkurang, pasalnya masih ada beberapa perusahaan yang belum berpartisipasi dalam proses PKPU. Salah satu yang disebutkan Irfan adalah produsen pesawat asal Amerika Serikat, Boeing.
Dia menjelaskan Boeing tak mengikuti proses PKPU sejak awal, namun Boeing masih bisa mengajukan tagihannya usai proses PKPU selesai. Ada tenggat waktu selama 30 hari.
Namun, bila Boieng tak kunjung mendaftar tagihannya usai proses PKPU utang Garuda terhadap perusahaan itu dianggap tidak terverifikasi dalam proses PKPU.
"Jika Boeing, ini adalah produsen pesawat yang tidak partisipasi di PKPU namun punya nilai besar tidak ajukan tagihannya dalam kurun waktu yg ditentukan, maka ini akan dikurangi. Jika boeing tak mengajukan tagihannya jadi angka US$ 825 juta akan berkurang proporsional terhadap tagihan Boeing," jelas Irfan.
(hal/dna)