Eks Bos Bank Dunia Puji RI Libatkan UMKM di Presidensi G20

Salah satu inisiatif Trade and Investment Task Force B20 2022 untuk mendukung target Presidensi G20 Indonesia adalah terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.

Dr. Daboub menyatakan sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.

PMI termasuk salah satu perusahaan yang mendukung inisiatif B20 dalam meningkatkan kapabilitas UMKM. Afiliasi PMI di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk., telah mengembangkan lebih dari 160.000 UMKM toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC). Melalui berbagai program, toko kelontong anggota SRC didorong untuk mengadaptasi teknologi digital untuk membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing.

"Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberikan saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata kami dalam mendukung pelaku usaha untuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dan tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya" ujar Dr. Daboub.

Secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Arsjad Rasjid sepakat tentang pentingnya mengembangkan UMKM Indonesia dalam meningkatkan kapasitas di era digital agar pertumbuhan ekonomi yang inklusif bisa terwujud.

Terbukti, merujuk data diperoleh KADIN, dari sebanyak 12,5% UMKM Indonesia yang sudah menerapkan stategi jualan online pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020-2021, seluruhnya tidak terkena dampak ekonomi. Bahkan sebesar 27,6% di antaranya menunjukkan peningkatan penjualan.

Arsjad mengungkapkan bahwa UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan 99,99% dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja hingga 97% dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,97%.

Oleh karena itu, peran sektor swasta terutama korporasi untuk berkolaborasi dengan pemerintah sangat dibutuhkan supaya UMKM semakin berdaya saing pada era digital seperti saat ini. "Bantuan dari pelaku usaha besar dan Pemerintah dapat mengurangi beban tantangan para pelaku UMKM, contohnya seperti bantuan modal," ujar Arsjad.

Hal yang sama juga dijalankan KADIN sebagai bentuk partisipasi langsung mewujudkan semangat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Saat ini, KADIN Indonesia mendorong penguatan kemitraan, sinergi, dan kolaborasi antara UMKM dengan usaha besar dalam rantai pasok industri," terusnya.

Terlebih, UMKM juga tidak bisa terlepas dari dinamika yang terjadi saat ini dimana dunia usaha memasuki era Industri 4.0. Semua hal terintegrasi melalui digital. "KADIN Indonesia berharap UMKM dapat mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi, seperti akses permodalan dan bahan baku, akses pemasaran termasuk untuk menembus pasar ekspor juga perluasan cakupan wilayah jangkauan melalui digitalisasi," paparnya.

Pada peran sebagai penyelenggara Business Forum B20, KADIN Indonesia mengajak seluruh negara anggota G20 untuk ikut dalam dialog perumusan solusi pemulihan dan penguatan ekonomi global. Harapannya akan ada lebih banyak lagi investasi yang masuk ke Indonesia untuk mempercepat pemulihan dan pergerakan perekonomian nasional.

Benang merahnya adalah inovasi dan kolaborasi. "Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan asosiasi bisnis dari berbagai negara dan kategori industri yang berbeda akan memberi masukan dari sudut pandang yang kaya dan beragam. Diharapkan nantinya akan disusul dengan aksi nyata dan kebijakan yang bisa diimplementasikan demi terwujudnya ekonomi yang inklusif," ucapnya.