ADVERTISEMENT

Dimanjakan Teknologi, Pekerja Urban DKI Nggak Perlu Repot Kejebak Macet

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 30 Jun 2022 16:34 WIB
Sejumlah warga beraktivitas di kawasan Jakarta, Kamis (19/5) dan Jumat (20/5). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan terkait pelonggaran penggunaan masker. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak memakai masker.
Foto: Pradita Utama
Jakarta -

Normalnya aktivitas masyarakat, setelah dua tahun melakukan Work From Home (WFH) membuat kondisi lalu lintas kembali diwarnai kemacetan, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Seperti biasa, padatnya lalu lintas tersebut dikarenakan masyarakat masih lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi umum.

Pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan persoalan kemacetan di Jabodetabek merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun, terutama di Jakarta. Hal itu dikarenakan arus transportasi mengarah pada satu titik, yaitu ke Jakarta.

Keengganan masyarakat untuk memanfaatkan transportasi umum salah satunya karena kurang terintegrasinya moda transportasi publik dengan tempat tinggal atau lingkungan perumahan para pekerja.

"Transportasi publik itu dibangun di tengah kota, LRT dan sebagainya di situ, sementara pekerja di Jakarta itu tinggal di pinggir kota. Jadi perlu ada penghubung antara pinggiran dan tengah kota," katanya, dalam keterangannya, Kamis (30/6/2022).

Agar moda transportasi tersebut terintegrasi, lanjut Yayat, perlu ada kolaborasi atau kerjasama business to business antar stakeholder terkait. Seperti kerjasama Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dengan Light Rail Transit (LRT) dan Transjakarta dalam integrasi satu tarif agar lebih terjangkau.

Kemudian ada juga kolaborasi antara PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dengan Gojek untuk memudahkan dalam urusan pembelian tiket KRL melalui fitur GoTransit di aplikasi Gojek. Lewat GoTransit, pengguna bisa memilih rute perjalanan. sehingga dapat memilih rute maupun membandingkan harga moda transportasi publik sesuai kebutuhan. Selain itu, estimasi waktu perjalanan, hingga memantau jadwal operasional transportasi publik dapat dilakukan dalam satu fitur.

"Menurut saya kerjasama antar badan usaha itu bagus. Disinergikan agar tidak ada sekat yang menghambat orang untuk menggunakan moda transportasi publik. Karena transportasi saat ini menjadi media bagi orang untuk berpindah dari satu titik ke titik lain, dan tidak selalu dari rumah ke kantor saja," katanya.

Selain integrasi moda transportasi, lanjut Yayat, untuk mengurangi tingkat kemacetan di wilayah Jabodetabek juga perlu dilakukan integrasi tarif, kelembagaan, dan integrasi jadwal.

"Kalau semua itu sudah diintegrasinya, tinggal dilakukan trafik manajemen untuk pembatasan," tegasnya.

Hal senada diungkapkan pengamat transportasi Azas Tigor. Menurutnya, pembatasan kendaraan melalui ganjil genap yang diterapkan saat ini bukanlah solusi yang tepat. Justru hal itu akan menambah kemacetan, karena mendorong orang untuk membeli mobil kedua dengan nomor ganjil atau genap sesuai kebutuhan.

"Jakarta ini macetnya sudah kompleks, kalau mau diselesaikan tidak bisa parsial, tapi perlu yang sistematis," tuturnya.

Oleh karena itu, integrasi moda transportasi hingga ke wilayah penyangga Jakarta harus dilakukan secara menyeluruh. Begitu pun dengan layanan pembelian tiket yang juga perlu diintegrasikan dalam satu platform untuk memudahkan pengguna.

Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka dengan sendirinya akan menarik pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

"Kalau perlu, parkir kendaraan pribadi ditiadakan di Jakarta untuk mendorong orang menggunakan kendaraan umum," pungkasnya



Simak Video "Penumpang LRT Palembang Jalan Kaki Gegara Listrik Padam"
[Gambas:Video 20detik]
(das/das)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT