Hambat Ekspor dan Bikin Harga di Petani Jeblok, Pungutan Sawit Perlu Disetop?

ADVERTISEMENT

Hambat Ekspor dan Bikin Harga di Petani Jeblok, Pungutan Sawit Perlu Disetop?

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 11 Jul 2022 14:10 WIB
Workers load palm oil fresh fruit bunches to be transported from the collector site to CPO factories in Pekanbaru, Riau province, Indonesia, April 27, 2022. REUTERS/Willy Kurniawan
Foto: REUTERS/WILLY KURNIAWAN
Jakarta -

Anjloknya harga sawit semakin membuat petani resah. Petani sawit di Lampung misalnya, mereka mengeluhkan langsung ke Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bahwa harga tandan buah segar (TBS) sawit yang dibeli oleh pabrik-pabrik pengolahan masih ada yang di bawah Rp 1.600/kg.

Kondisi ini tak lepas dari makin menipisnya kemampuan pabrik-pabrik pengolahan menyerap sawit petani. Maklum saja, saat ini tangki-tangki penyimpanan di pabrik pengolahan sudah penuh sehingga tak ada lagi ruang untuk menyerap sawit petani.

Juru bicara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Kalimantan Timur Azmal Ridwan mengatakan, penyebab dari tangki yang penuh itu ialah pabrik kelapa sawit (PKS) kesulitan menjual CPO karena ekspor yang masih tersendat.

"Tiga hari sampai lima hari lagi kalau dibiarkan (tangki penyimpanan CPO) penuh. Itu masalah kita sekarang," kata Azmal dalam keterangannya, Jumat (08/07/2022) lalu.

Pemicunya tak lain karena aktivitas ekspor sawit masih seret lantaran masih banyak hambatan seperti salah satunya adalah adanya beragam pungutan dan bea yang memberatkan aktivitas ekspor.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara pungutan ekspor sawit sekaligus meninjau alokasi dana yang dihimpun Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ( BPDPKS ) yang dia nilai sudah jauh menyimpang.

"Petani sawit sudah menjerit dan meminta agar pungutan ekspor dihentikan karena imbasnya ke harga jual TBS. Hentikan dulu pungutan ekspor dan penggunaan dana yang dihimpun BPD
PKS untuk bio diesel," tegasnya.

Menurut Hamdan, Undang-undang no 39 tentang Perkebunan memang membolehkan adanya penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan. Namun tidak ada peruntukan bagi subsidi
bio diesel.

Dalam pasal 93 penggunaannya untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan, Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana Perkebunan.

Dalam perkembangan berikutnya, lanjut Hamdan, lahir PP No. 24, tanggal 25 Mei 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Dalam pasal 9 diatur penggunaan dana, salah satunya untuk bahan bakar nabati (biofuel). Diluar itu, juga digunakan pengembangan Perkebunan, pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan, dan hilirisasi industri Perkebunan.

"Dari aturan tersebut jelas, dana pungutan ekspor bukan hanya untuk biodiesel. Tapi prakteknya mayoritas untuk subsidi biodiesel. Artinya dana yang dihimpun tidak kembali ke
petani, khususnya untuk pengembangan sember daya manusia dan replanting," tegasnya.

Bersambung ke halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT