Rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di tengah jalan diskors. Perwakilan dari fraksi menginginkan adanya persamaan persepsi terlebih dahulu terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2023.
Usulan rapat diskors pertama kali datang dari Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi Nasdem, Syarief Abdullah Alkadrie. Dia menilai program atau kegiatan strategis Kemenhub pada 2023 belum sesuai dengan aspirasi anggota DPR RI, khususnya melibatkan dapilnya di Kalimantan Barat.
"Di pemaparan ini, selama ini kita rasakan terutama di Kemenhub ini terhadap mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPR itu memang masih belum begitu maksimal sehingga dengan demikian tentu ini pertanggungjawaban moral anggota DPR berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai utusan dari masing-masing daerah," kata Syarief dalam rapat kerja, Rabu (24/8/2022).
Menurut Syarief, ada tiga prioritas dalam penentuan anggaran pemerintah salah satunya adalah dari aspirasi anggota DPR berkaitan dengan kegiatan di dapil. "Karena ini dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha akhirnya memutuskan rapat diskors. Pasalnya dia merasa tidak ada program yang berkaitan dengan dapilnya di program atau kegiatan strategis Kemenhub pada 2023.
"Mungkin kawan-kawan sudah bosan menyampaikan aspirasinya, saya juga sudah banyak map-map berkeliaran kepada dirjen ini itu. Dari bandara saya baca nggak ada dapil saya. Kita ini, Pak Menteri disumpah dipandu Ketua MA, memperjuangkan aspirasi rakyat untuk kepentingan nasional. Kalau suara rakyat tidak bapak pakai, emang APBN ini punya bapak? Bapak kan PNBP rakyat kami yang bayar, pajak rakyat yang bayar," imbuhnya.
"Jadi menurut saya ya diskors dulu untuk dibicarakan yang mana dapilnya masuk, yang mana yang enggak," tambahnya.
Akhirnya rapat diskors selama kurang lebih 15 menit. Budi Karya bersama beberapa anggota Komisi V DPR RI terlihat keluar dari ruang rapat.
Sebelumnya Budi Karya menjelaskan Kemenhub mendapat pagu anggaran Rp 33,44 triliun pada 2023. Rinciannya untuk belanja pegawai Rp 3,81 triliun, belanja barang operasional Rp 3,44 triliun dan belanja barang non operasional Rp 26,18 triliun.
"Tentunya rencana kerja anggaran yang disusun ini telah mempertimbangkan pelaksanaan program strategis sektor transportasi nasional di 2023," imbuhnya.
Tonton juga Video: Jokowi Usul Anggaran Rp 3.000 T Tahun 2023, Buat Apa Saja?
(aid/ara)