Cegah Harga Telur Naik, Pedagang Pasar Minta Dilibatkan Salurkan Bansos

Bantuan sosial (bansos) disebut menjadi salah satu penyebab harga telur naik belakangan ini. Pedagang pasar meminta dilibatkan untuk distribusi bansos agar hal tersebut tak terulang.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengusulkan, pedagang pasar terlibat dalam jalur distribusi pembagian bansos. Hal itu ditujukan agar pembagian bansos tidak memicu kenaikan harga komoditas di pasar.

"Jadi saran dari pedagang pasar, bansos itu sebaiknya dalam bentuk tunai atau bisa melibatkan pedagang pasar. Jadi tidak memotong atau bersaingan dengan pedagang pasar yang rantai pasoknya sudah mapan. Jadinya kacau seperti sekarang ini," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).

Dia mengatakan, belakangan ini kontraktor bansos banyak memborong telur-telur langsung ke peternak dengan harga tinggi. Sehingga, stok telur yang ada dikandang semakin menipis dan tentunya harga menjadi tinggi ketika dijual di pasar.

"Memang fakta di lapangan karena ada bansos lagi ramai, kandang-kandang peternak di borong oleh kontraktor bansos itu dengan harga tinggi, karena mereka jual ke pemerintah yang diterima oleh penerima bansos, akibatnya stok menipis, permintaan tinggi dan harga menjadi naik," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengapresiasi pemerintah karena telah mendengar aspirasi dan usulan dari para pedagang pasar terkait ketahanan dan cadangan pangan nasional serta skema subsidi untuk rakyat.

Aspirasi dan usulan yang disampaikannya itu terkait adanya lembaga khusus yang mengatur stok cadangan pangan melalui skema buffer stock atau upaya untuk menggunakan penyimpanan komoditas yang bertujuan menstabilkan harga di seluruh lapisan perekonomian, serta penyaluran subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Alhamdulillah, Terimakasih Presiden Jokowi, aspirasi dan usulan kami para pedagang pasar telah didengar dan kami sampaikan apresiasi kami. Hal itu terkait harapan adanya lembaga khusus yang mengatur cadangan pangan nasional dengan skema buffer stock dan program subsidi melalui BLT," katanya.

Sudaryono menjelaskan, hal tersebut menyusul pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang mengatakan langsung kepada dirinya serta melalui media televisi, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi serta harapan yang disampaikan oleh APPSI terkait skema buffer stock dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional dan penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai.

"Jadi Pak Arief Prasetyo selaku Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan langsung kepada saya dan melalui media televisi juga, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi yang disampaikan oleh APPSI terkait buffer stock serta BLT, dan InsyaAllah aspirasi itu akan dilaksanakan oleh pemerintah," ungkapnya Sudaryono.

Sudaryono memaparkan, selama ini APPSI gencar membela dan memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar di tengah kepungan keberadaan retail-retail modern, salah satunya dengan memberikan draft usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat kepada DPR RI. Hal tersebut bertujuan agar keberadaan dan eksistensi pasar rakyat tradisional ke depan tetap ada, dan pedagang bisa hidup lebih sejahtera.

Dari 10 Bab dan 47 Pasal dalam draft usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tersebut, salah satunya APPSI menekankan pada pentingnya posisi dan keberadaan gudang sebagai sebagai buffer stock kebutuhan bahan pokok untuk pasar yang harus disediakan negara atau pemerintah.

"Jadi nanti kita tinggal tunggu Perpres dan aturan turunannya disahkan oleh pemerintah, dan kita harap dapat segera diselesaikan. Sehingga skema buffer stock ini bisa berjalan dengan baik hingga stabilitas harga pangan nasional bisa terus terjaga, petani atau peternak senang, pedagang untung dan masyarakat juga nyaman, serta inflasi juga terjaga," Paparnya.