ADVERTISEMENT

WNI Jadi Buruh Kebun di Inggris Bayar Rp 100 Juta, Kemnaker Buka Suara

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 23 Sep 2022 13:37 WIB
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono,
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono/Foto: Kemnaker
Jakarta -

Para WNI yang menjadi buruh kebun musiman di Inggris mengeluhkan ada 'modal' jumbo yang harus dibayarkan untuk memulai pekerjaan. Para pekerja musiman mengaku harus merogoh kocek mulai dari Rp 65-100 juta untuk bisa bekerja di Inggris, biaya itu dibayarkan di Indonesia.

Hal ini diketahui dari laporan yang diterbitkan oleh BBC Indonesia, yang dikutip Jumat (23/9/2022). Setidaknya ada 20-an pekerja musiman dari Indonesia yang terbang ke Inggris menyatakan biaya yang mereka keluarkan antara Rp 60-80 juta, bahkan ada yang sampai harus membayar Rp 100 juta.

Gede Suardika Widi Adnyana mengaku harus merogoh kocek dalam-dalam. Suardika yang baru lulus pendidikan diploma pariwisata di Bali sampai harus meminjam uang ke bank melalui pamannya untuk bisa berangkat ke Inggris dan bekerja di perkebunan Clock House, Maidstone, Kent, Inggris selatan.

Dia meminjam ke bank Rp 70 juta untuk berangkat ke Inggris. Selanjutnya, dari gaji yang dia dapatkan dia mencicil pinjamannya itu.

"Biaya saya Rp 70 juta, harus dibayar ke agency, ada penyalur, untuk menyambung ke agency. Dibilangnya sih untuk biaya visa, sidik jari, KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) dan tiket pesawat bolak balik," kata Suardika dalam laporan BBC Indonesia yang ditayangkan di detikNews.

Suardika adalah satu dari 318 pekerja Indonesia yang ditempatkan di perkebunan tersebut melalui salah satu dari empat agen penyalur resmi ke Inggris, AG Recruitment. Meski begitu, keberangkatan dari Indonesia diatur oleh PT Al Zubara Manpower Indonesia (AMI).

AG Recruitment sendiri mengatakan mereka tengah melakukan penyelidikan atas biaya apa saja yang dibayar pekerja selain visa dan biaya perjalanan. Mereka mengaku sudah bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia secara langsung untuk memahami masalah yang muncul.

"Kami prihatin dengan kesejahteraan para pekerja," kata Direktur Pengelola AG Recruitment Doug Amesz.

Kemnaker buka suara di halaman berikutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT