.webp)
Masyarakat Bali diminta untuk kerja dari rumah atau melakukan work from home (WFH) pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 berlangsung November mendatang. Permintaan itu diungkapkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Permintaan ini diajukan Luhut secara langsung kepada Gubernur I Wayan Koster. Menurutnya, dengan adanya sistem kerja WFH di Bali mobilitas masyarakat pada saat penyelenggaraan KTT G20 buss berkurang. Dengan begitu, potensi kemacetan dan kepadatan lalu lintas bisa berkurang saat KTT berlangsung.
Bukan cuma WFH, Luhut juga meminta sekolah-sekolah di Bali juga melakukan mekanisme belajar dari rumah untuk sementara waktu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Gubernur ini dibantu ya untuk kebijakan sekolah daring dan karyawan agar work from home. Saya kira ini tidak ada masalah karena saat COVID-19 kita juga sudah terbiasa dengan daring dan ini sangat membantu untuk penyelenggaraan KTT G20," ujar Luhut saat memberikan arahan pada Rakor Persiapan KTT G20 di Bali, dikutip dari keterangannya, Rabu (5/10/2022).
Usulan Luhut ini nyatanya dinilai tidak akan mungkin bisa diterapkan di Pulau Bali. Analis Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan ini akan kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi di Pulau Bali.
Pasalnya, sejauh ini tidak banyak pekerjaan kantoran yang dilakukan di Pulau Bali. Kebanyakan pekerjaan di Bali berhubungan dengan pariwisata yang pekerjaannya tidak bisa remote atau dilakukan di rumah.
"Nggak banyak kantor kok di Bali. Kalau dia kerja dari rumah banyak kehilangan. Kerja apa dari rumah? Ini mungkin cuma imbauan nggak akan bisa diimplementasikan," ujar Trubus ketika dihubungi detikcom.
"Nggak bisa lah diterapkan. Ini kontraproduktif sekali," ujarnya.
Selama pandemi, menurutnya, masyarakat Bali sudah kesulitan mencari nafkah karena pariwisatanya berkurang. Kini Pulau Bali sedang diserbu wisatawan, maka dari itu akan sangat sayang sekali bila masyarakat malah diwajibkan untuk bekerja dari rumah.
"Kebijakan itu bertentangan dengan program pertumbuhan ekonomi. Kan mereka selama pandemi terpuruk sekali kan, sekarang lagi pemulihan, malah keluar kebijakan begitu jadi kontraproduktif sekali," kata Trubus.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
