.webp)
Wacana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta ditolak Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA). Bahkan, serikat pekerja mengancam untuk melakukan mogok kerja nasional apabila rencana pencaplokan KCI benar-benar dilakukan.
Rencananya, MRT Jakarta sebagai BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta mau mencaplok 51% saham KCI dari PT Kereta Api Indonesia (KAI). Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang meminta akai korporasi ini dilakukan oleh MRT Jakarta, hal ini dilakukan dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.
"Jika aksi korporasi akuisisi tetap dilakukan maka SPKA akan melakukan ancaman mogok nasional," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh pimpinan DPP dan DPD SPKA seluruh Indonesia, dilihat detikcom pada Senin (10/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, Akuisisi no! Ini demi mencegah adanya permasalahan hukum serius di kemudian hari," sebut SPKA.
Menurut para pekerja Kejaksaan Agung pun telah memberikan pendapat hukum atau legal opinion terhadap rencana akuisisi ini. Isinya langkah integrasi transportasi harus didukung, hanya saja aksi korporasi akuisisi KCI tak perlu dilakukan.
Di sisi lain, rencana ini pun hanya dilandasi keputusan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. "Menurut pendapat kami Ratas bukan lah sebuah dasar pijakan aturan kebijakan hukum," kata SPKA.
Selain itu, aksi akusisi saham PT KCI oleh MRT Jakarta dinilai akan bertentangan dengan regulasi yang ada. Khususnya, regulasi skema penugasan subsidi angkutan massal KRL.
"Karena penugasan angkutan massal KRL dengan skema PSO itu kepada BUMN PT KAI, lalu diteruskan kepada anak perusahaannya yakni PT KCI," papar SPKA.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Anies Resmikan Tarif Integrasi LRT-MRT-TransJ: Maksimal Rp 10 Ribu
