Airlangga Ungkap Pentingnya Peran BPR di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional

Munas XI PERBARINDO juga dihadiri oleh Plt. Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko, Anggota Komisi XI DPR Musthofa, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang Widjanarko menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, posisi strategis BPR dan BPRS perlu ditingkatkan fungsinya sehingga lebih banyak lagi membantu UMKM. "Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik."

Bambang menegaskan, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan. "Keberdaaan kita tidak dapat terlepas dari ekosistem dunia. Misalnya BPR sudah bagus, tetapi kalau lingkungan sekitar tidak kondusif, ini bisa menjadi ancaman. Ketika suku bunga naik, likuiditas pasar agak berkurang, maka likuidtas dijaga dengan baik, begitu gagal jaga likuiditas, masyarakat tidak percaya lagi. Hal ini bisa merembet ke semua industri BPR dan BPRS. Industri perbakan ini unik," katanya.

Ketua Umum PERBARINDO periode 2018 - 2022 Joko Suyanto mengatakan bahwa Munas XI PERBARINDO merupakan kegiatan pertama kalinya yang digelar oleh DPP dengan melibatkan seluruh anggota di seluruh Indonesia melalui pertemuan fisik/luring sejak pandemi Covid-19 tahun 2020.

"Semoga semangat kita bersilaturahmi terus memperkuat dan menjaga kebersamaan, gotong-royong, bahu-membahu dan menaikkan daya saing industri BPR dan BPRS. Munas XI ini dihadiri seluruh anggota PERBARINDO dari seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir, dari seluruh DPP, DPD, DPK, anggota PERBARINDO untuk menyukseskan Munas XI. Terima kasih kepada segenap panitia, steering committee, organizing committee yang telah berjuang semaksimal mungkin."

Menurutnya, BPR dan BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM. "Bisa dikatakan BPR ini seperti denyut nadi untuk pendampingan, permodalan, dalam menjalankan bisnis selama ini." Joko menuturkan, idealnya ada 4 fase yang harus dilalui BPR dan BPRS agar berkontribusi lebih optimal terhadap UMKM di Indonesia. Fase perama, inisiasi saat UMKM baru berdiri dan membutuh dal dari lembaga keuangan formal. "Siapa lagi kalau bukan BPR dan BPRS."

Fase kedua, saat UMKM sedang berkembang dan belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan umum, maka BPR dan BPRS memberikan pendampaingan dan modal usaha lebih besar dari fase pertama. Fase ketiga, ekspansi di mana UMKM sudah maju dan berkembang. Setelah melalui fase 1 dan 2, menyambungkan ke pasar regional dengan teknologi. Fase keempat, BPR Mendorong UMKM agar bisa mandiri, ekspor dan Go Global.

"Kami menjadi garda terdepan dalam literasi, edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Mungkin dari sisi kuantitatif masih kecil, tetapi kami sangat yakin bahwa multiplier effect sangat besar atas apa yang sudah kita lakukan dalam membantu UMKM. Kami tidak pernah menyerah, kami selalu hadir untuk mendukung UMKM."

Joko mengingatkan bahwa tantangan ke depan terkait dengan ketidakpastian perekonomian global yang disebabkan berbagai hal seperti konflik Rusia-Ukraina, ancaman krisis energi dan tingginya harga minyak, perlu disikapi BPR dan BPRS dengan baik. Menurutnya, agar bisa bertahan dalam menghadapi tantangan tersebut, BPR dan BPRS harus dapat mendorong efisiensi dan memiliki daya saing.