.webp)
Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sedang dihadapkan hantaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seiring dengan kondisi bisnis yang lesu akibat pelemahan ekonomi global bikin permintaan ekspor menurun.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan PHK terhadap industri tekstil terjadi di Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng). Sayangnya ia tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pastinya.
"Jelas pengurangan (PHK) ada dan bukan hanya di Jabar, tapi juga di Jateng. Hal ini karena demand pasar dunia dan demand pasar domestik yang belum stabil dan adanya ancaman resesi dunia 2023," kata Anne kepada detikcom, Selasa (8/11/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal itu, Anne dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI meminta agar pemerintah menghentikan impor baju bekas ilegal. Meski saat ini aturannya sudah ada, pelaku disebut belum ditindak dengan tegas.
"Sebenarnya ketentuan Indonesia peraturannya sudah ada, hanya memang kepastian penegakkan hukumnya yang kita ingin dari pemerintah untuk memahami ini harus segera ditindak secara tegas," tuturnya.
Menurutnya, sangat mudah untuk pemerintah melakukan pemeriksaan terkait antara baju bekas domestik maupun baju bekas impor. "Karena kita ada sistem labeling. Kalau itu baju bekas impor yang ilegal harusnya labeling-nya tidak pakai label Indonesia karena itu sudah menjadi ketentuan di peraturan Kemendag," bebernya.
Selain itu, Anne juga meminta ada keringanan utang di perbankan hingga kebijakan suku bunga yang positif untuk industri tekstil. Menurutnya, masalah ketenagakerjaan sangat strategis dan tidak hanya terpaku pada tugasnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
"OJK dan BI sebenarnya tahu, tapi tidak berbuat itu dan sekali lagi saya sampaikan di sini bukan hanya tugasnya Kemnaker, tapi bagaimana likuiditas untuk TPT termasuk alas kaki. Bukan dengan kita waspada terus malah ditakuti, tapi tolong kita malah dipaparkan secara tidak ada dusta di antara kita," ucapnya.
"Kami mengimbau kepada OJK, BI dan seluruh perbankan Indonesia jangan takut dong, kita semua di sini juga masih pakai baju kok. Waktu pandemi juga kita pakai baju, kenapa kita tidak melihat bagaimana Indonesia mandiri sandang dan kita perlu likuiditas itu," tambahnya.
(aid/dna)
