Pengguna KRL menolak wacana skema tarif baru yang membedakan penumpang sesuai dengan kemampuan membayarnya. Penggolongan tarif si kaya dan miskin ini dinilai dapat memicu keributan antar penumpang saat menggunakan layanan KRL.
Hal tersebut disampaikan oleh komunitas KRL Mania, mereka menyatakan potensi keributan bisa terjadi apabila ada pembedaan tarif antar penumpang. Pasalnya, bagi yang membayar lebih mahal akan merasa berhak untuk mendapatkan layanan yang lebih baik.
Sebagai contoh saja, penumpang yang tergolong mampu karena merasa membayar lebih mahal akan saling berebut tempat duduk.
"Dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain. Akan ada keributan antara kaya dan miskin yang diakibatkan kebijakan tersebut," kata KRL Mania dalam keterangannya yang diterima detikcom, Jumat (30/12/2022).
Lebih jauh KRL Mania mengusulkan agar Kemenhub mengajukan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM untuk subsidi transportasi umum saja bila ternyata subsidi yang ada di Kemenhub saat ini bermasalah untuk membiayai layanan KRL.
"Bila ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja. Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim," ungkap KRL Mania.
Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo menegur keras Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi karena telah mengemukakan wacana kebijakan yang penuh kontroversi di tengah masyarakat.
Memang, sebelumnya wacana skema tarif KRL baru dengan penggolongan penumpang mampu dan tidak mampu diungkapkan pertama kali oleh Budi Karya. Dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun 2022, Budi Karya menyatakan tarif KRL akan diubah skemanya pada tahun 2023.
Rencananya, skema tarif akan dibagi menjadi dua, tarif subsidi untuk orang mampu dan tarif yang lebih mahal untuk orang yang mampu. Dia bilang orang 'berdasi' alias orang kaya akan membayar lebih mahal.
"Kalau KRL, (tarifnya) nggak naik. Insyaallah nggak akan naik sampai 2023. Tapi, nanti pakai kartu, jadi yang sudah berdasi nanti bayarnya lain. Sampai 2023 yang average tidak akan naik," ungkap Budi Karya dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2022) yang lalu.
Rencananya, akan ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL. Sebab seharusnya, penumpang mampu tak ikut menikmati subsidi karena tarif asli KRL saat ini di atas Rp 10 ribu.
"Kalau semua subsidi akhirnya didapat kepada masyarakat yang membutuhkan, contoh di Jakarta kita gunakan KRL hanya (sekitar) Rp 4.000, itu cost-nya mungkin Rp 10-15 ribu yang sebenarnya," kata Budi Karya.
Simak Video: Pimpinan DPR soal Tarif KRL 'Orang Kaya': Perlu Diperjelas Kriterianya
(hal/eds)