Kantor Airlangga-Badan Pangan Hitung Stok Beras di 34 Provinsi, Buat Apa?

Dalam kesempatan tersebut Arief menyampaikan, untuk melakukan validasi atas data produksi dan stok beras nasional, pada 31 Desember akan dilakukan survei bersama oleh NFA, BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag.

Survei stok beras nasional ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna, 6 Desember 2022, di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut Jokowi menyampaikan ketersediaan beras nasional perlu dihitung sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga di pasaran.

Survei stok beras sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2015, kemudian di tahun 2021 pada bulan Oktober dan Desember, terakhir survei stok beras dilaksanakan pada tahun 2022 di bulan Maret dan Juni yang dilakukan oleh Kementan dan BPS.

Selanjutnya, pelaksanaan survei bersama ini akan dilakukan secara berkala, dengan begitu diharapkan informasi mengenai stok beras tersedia secara rutin, akurat, dan lebih mudah diperoleh. Arief meminta semua pihak yang terlibat dalam survei ini dapat saling berkolaborasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Ia juga mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan survei ini.

"Khususnya kepada para responden diharapkan dapat menyampaikan data beras yang riil dan akurat, mengingat upaya pemerintah memastikan stabilitas stok dan harga pangan yang berkelanjutan tidak bisa tepat sasaran tanpa diperkuat dengan sistem data yang akurat dan terperinci," ungkapnya.

Arief meyakinkan, data pangan yang benar dan akurat merupakan salah satu komitmen pemerintah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ketersediaan data pangan yang bersifat real time dapat berperan sebagai Early Warning System serta instrumen mitigasi bagi faktor-faktor penyebab berbagai dampak permasalahan pangan seperti kenaikan inflasi.

"Kita sudah mulai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara NFA dengan BPS pada Oktober 2022 lalu.Dengan kerja sama tersebut kita berkomitmen memastikan penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik di bidang pangan dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia sesuai amanat Perpres Nomor 39 tahun 2019," papar Arief.