VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan PMN yang bersumber dari APBN 2022 akan dimanfaatkan untuk membiayai porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun atau bengkak biaya proyek kereta cepat, sehingga pembangunannya dapat mencapai target operasi pada Juni 2023.
Adapun penerimaan PMN tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan PMN RI ke Dalam Modal Saham KAI pada 31 Desember 2022 yang lalu.
"Melalui PMN ini, KAI akan mengawal pembangunan KCJB agar dapat dinikmati masyarakat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kami bersama dengan seluruh stakeholder juga terus memperkuat komitmen serta meningkatkan koordinasi demi peningkatan keselamatan pembangunan proyek KCJB," ujar Joni dalam keterangannya, Selasa (3/1/2023).
Sesuai Perpres 93 Tahun 2021, KAI ditunjuk sebagai pimpinan konsorsium BUMN pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai badan usaha pelaksana proyek kereta cepat. Pemerintah dapat memberikan PMN nke KCIC lewat pimpinan konsorsium BUMN.
KAI juga memastikan akan mengelola dana PMN sesuai Good Corporate Governance (GCG) untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan proyek KCJB yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebagai Proyek Strategis Nasional untuk melayani transportasi publik, maka dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk penyelesaian kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini," kata Joni.
Joni menegaskan penetapan cost overrun proyek KCJB ini juga telah melalui audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
Lanjut ke halaman berikutnya.
Dalam catatan detikcom, cost overrun ditetapkan BPKP sebesar US$ 1,4 miliar atau sekitar Rp 21,8 triliun. Di lain pihak, pada tahun 2022 yang lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bengkak biaya itu akan dipenuhi melalui dengan menyetor modal tambahan ke PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan juga mengambil pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Totalnya, 25% bengkak biaya akan disetor ke KCIC. Konsorsium Indonesia dalam KCIC menyetorkan Rp 3,2 triliun dan konsorsium China Rp 2,1 triliun. Nah jumlah Rp 3,2 triliun yang disetorkan itu dipenuhi negara lewat PMN ke KAI. Sisa bengkak biaya sebesar 75% atau Rp 16 triliun lebih akan dibayar lewat pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Progres Terkini Kereta Cepat
Hingga Desember 2022, progres pembangunan fisik kereta cepat sudah mencapai 82,61%. Sementara itu, progres investasi kereta cepat mencapai 91,8%.
Joni mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terus mempersiapkan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar ketika dioperasikan nanti. Dipastikan Kereta Api Cepat Jakarta Bandung dalam kondisi andal dan prima serta tidak mengalami kendala yang berarti saat dioperasikan Juni 2023.
"Hadirnya Kereta Api Cepat Jakarta Bandung tidak hanya menjadi alternatif transportasi baru yang menghubungkan kedua wilayah, tetapi juga berimbas pada peningkatkan aktivitas perekonomian di wilayah yang dilalui," tutup Joni. (hal/fdl)