Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang diblokir Rp 412,08 miliar. Ada dua kemungkinan anggaran itu bisa diblokir.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan pemblokiran anggaran bisa terjadi karena dokumen belum lengkap atau bagian dari automatic adjustment.
"Saya harus cek ya (kenapa anggaran Kemensos diblokir). Biasanya pemblokiran disebabkan oleh dokumen belum lengkap atau bagian dari automatic adjustment," kata Isa kepada detikcom, Rabu (8/2/2023).
Sebagai informasi, automatic adjustment adalah penyesuaian anggaran secara otomatis mencakup realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, penyesuaian pagu dan/atau pergeseran antar program.
Automatic adjustment dijalankan untuk memastikan setiap kementerian/lembaga (K/L) membelanjakan anggarannya hanya untuk belanja yang diperlukan. Langkah itu diterapkan untuk menggantikan kebijakan refocusing anggaran.
Dalam UU APBN 2023, pasal 32 ayat (1) menyatakan dalam hal perkiraan realisasi penerimaan negara tidak sesuai target, adanya perkiraan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN 2023, kinerja anggaran telah tercapai dan/atau untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah dapat melakukan salah satunya penyesuaian belanja negara.
Sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini menyebut ada anggaran Kemensos yang diblokir Kemenkeu sebesar Rp 412,08 miliar. Dana yang diblokir itu termasuk dana bantuan sosial (bansos) sehingga membuatnya sulit menjalankan program.
"Saya sudah sampaikan ke Bu Menkeu. Bu, kalau sudah disetujui DPR kan mestinya kita bisa jalan. Ini termasuk bansos lho Pak, kita diblokir Rp 400 miliar ini," curhat Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI.
Buat Cadangan APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjelaskan terkait adanya anggaran yang 'dibintangi' sehingga tidak bisa dicairkan. Hal itu dilakukan dalam rangka mengalokasikan cadangan APBN di tengah situasi global yang tidak menentu sehingga K/L didorong lebih fokus pada isu-isu prioritas.
"Kita melakukan cadangan untuk APBN dalam situasi ketidakpastian global tadi, jadi salah satunya kita memang meminta pada K/L untuk melihat prioritas secara lebih tajam lagi," katanya kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).
Jika situasi global mulai membaik, ada kemungkinan program-program K/L tersebut seluruhnya dapat dilaksanakan. Lagi pula katanya anggaran yang 'dibintangi' tidak terlalu besar yakni hanya 5%.
"Kalau seandainya situasi membaik seperti yang kita lihat, ya bisa akan jalan semuanya. Itu nggak lebih dari 5%, jadi itu nggak terlalu besar," pungkasnya.
Simak juga Video: Risma Bantah Dana Kemiskinan Rp 500 T buat Rapat: Kita Hemat
