Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Blokir Anggaran K/L Termasuk Bansos

Anak Buah Sri Mulyani Buka-bukaan soal Blokir Anggaran K/L Termasuk Bansos

Aulia Damayanti - detikFinance
Kamis, 16 Feb 2023 05:45 WIB
Petugas Cash Center BNI menyusun tumpukan uang rupiah untuk didistribusikan ke berbagai bank di seluruh Indonesia dalam memenuhi kebutuhan uang tunai jelang Natal dan Tahun Baru. Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua mengungkapkan jumlah transaksi penarikan uang tunai sudah mulai meningkat dibanding bulan sebelumnya yang bisa mencapai penarikan sekitar Rp1 triliun. Sedangkan untuk Natal dan tahun baru ini secara khusus mereka menyiapkan Rp3 triliun walaupun sempat diprediksi kebutuhannya menyentuh sekitar Rp3,5 triliun. (FOTO: Rachman Haryanto/detikcom)
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto

Komisi XI DPR Cecar Dirjen Anggaran

Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin ingin Isa mengklarifikasi berkaitan dengan pemblokiran anggaran bansos di Kemensos. Pemblokiran bansos itu dikeluhkan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.

"Walaupun kemudian ditepis oleh Kemenkeu terkait dengan pemblokiran ini, dan kemarin Kemenkeu bilang tidak termasuk bansos. Tetapi justru ini menimbulkan pertanyaan kenapa antar kementerian ini bisa tiba-tiba berbeda suara terkait dengan persoalan pemblokiran anggaran ini," ungkapnya saat rapat dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu.

Puteri juga meminta Isa memberikan rincian apa saja sebenarnya dana yang diblokir untuk Kementerian Sosial jika tidak termasuk untuk bansos. Selain itu, ia meminta rincian kriteria anggaran yang akhirnya diblokir oleh Kementerian Keuangan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kriteria seperti apa saja, untuk sebuah anggaran bisa akhirnya di blokir. Sudah berapa besar anggaran Kementerian Lembaga telah diblokir oleh Kemenkeu saat ini," lanjutnya.

Selain itu, berkaitan dengan pemblokiran anggaran K/L ini juga protes oleh beberapa anggota Komisi XI lainnya. Seperti anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy, yang mempertanyakan mengapa ada pemblokiran untuk manfaat masyarakat.

ADVERTISEMENT

"Di Kementerian Sosial ada pemblokiran anggaran. Ini penerimaan manfaat, kacau kalau begini. Ini salah satu, belum lagi yang mengeluhkan dari beberapa Kementerian/Lembaga. Yang salah ini Kementerian/Lembaga yang jumlahnya puluhan atau dari Kemenkeu yang salah hitung," ungkapnya.

Vera pun meminta bagaimana transisi pemblokiran anggaran dalam dua tahun. Ia mempertanyakan juga mengapa hal tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari.

"Tolong dijelaskan tradisi automatic adjustment sudah tiap tahun dijalankan oleh Kemenkeu dengan alasan efisiensi saja. Sementara sudah merencanakan jauh-jauh. Sehingga pemerintahan Jokowi bisa tidak berjalan, kalau terus dilakukan seperti ini berulang kali," bebernya.



Simak Video "DPR Setujui APBN 2023 Senilai Rp3.061 Triliun"
[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Hide Ads