Kementerian BUMN tengah bersih-bersih dana pensiun atau dapen BUMN sebab 65% dapen bermasalah. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, ke depan komisaris BUMN yang bersangkutan akan turut melakukan pengawasan dana pensiun.
Termasuk mengawasi persoalan utama dapen di tata kelola. Nantinya direksi akan dilibatkan dalam keputusan terkait dana investasi.
"Problem mereka ini kan GCG-nya. Itu nanti setiap ada investasi dana pensiun itu ada keterlibatan level BOD di-BUMN-nya. Misal kalau di Telkom itu Direktur Keuangan Telkom sama Direktur HC Telkom ikut dalam proses-proses keputusan untuk ke mana dana investasinya," di Kementerian BUMN Jakarta, Jumat (17/2/2023).
Kemudian komisaris juga akan ikut serta melakukan pengawasan. Hal itu, kata dia, sudah terjadi di Telkom.
"Dan juga nanti ada ketika proses-proses itu semua, pengawasannya juga akan dilaporkan ke komisaris dari BUMN yang bersangkutan. Ini yang sudah terjadi di Telkom,"katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir pihaknya akan melakukan transformasi pada dapen BUMN. Salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi adalah telah terjadinya defisit kecukupan dana dana pensiun BUMN. Jumlahnya mencapai Rp 9,8 triliun. Dia menambahkan hanya 35% dana pensiun BUMN yang masih sehat, sisanya menimbun masalah.
"Ini sudah ada defisit yang sangat besar Rp 9,8 triliun di 2021, ini sangat besar yang terdiri dari mayoritas BUMN yang ada. Setidaknya, hanya 35% yang sehat, sisanya belum sehat," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2)
(acd/hns)