Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebutkan layanan angkutan penyeberangan rute perintis terus mengalami pertumbuhan. Bahkan rata-rata persentase pertumbuhan per tahun untuk trip besar yakni 11,17 persen, kendaraan roda 4 campuran 11,37 persen, dan barang (ton) 19,78 persen.
"Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kebangkitan perjalanan, peningkatan ekonomi, dan peningkatan pembangunan pada daerah yang terlayani," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023).
Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah terkait kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting. Hal itu agar bisa mendorong kelancaran layanan penyeberangan laut perintis.
Mengacu data Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (TSDP) Ditjen Hubdat Kemenhub, ada 259 pelabuhan penyeberangan yang terdiri atas 233 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi, 7 pelabuhan penyeberangan yang belum beroperasi (selesai dibangun 2021), dan 19 pelabuhan penyeberangan dalam proses konstruksi.
"Selain itu, terdapat 357 lintas angkutan penyeberangan (83 lintas angkutan penyeberangan komersial dan 274 lintas angkutan penyeberangan perintis) yang dilayani 427 kapal, terbagi atas 321 kapal komersial dan 107 kapal perintis. Kapal milik swasta 5 persen, BUMN 37 persen, dan sisanya BUMD 5 persen," tuturnya.
"Sebanyak 47 lintas merupakan antarprovinsi (13 persen), 150 lintas dalam provinsi atau antar kabupaten/kota (42 persen), dan 161 lintas dalam kabupaten/kota (45 persen)," sambungnya.
Di samping itu, ada operator kapal swasta hanya sebanyak 6 unit (5 persen) dari 107 kapal yang melayani lintas perintis, sisanya merupakan BUMN (82 persen) dan BUMD (13 persen) yang merupakan kapal dibangun oleh pemerintah. Sementara ini, masih terdapat banyak usulan lintas yang belum dapat terlayani karena keterbatasan kapal/sarana.
"Sesungguhnya, swasta dapat juga untuk ikut berpartisipasi melayani lintas angkutan penyeberangan perintis ini. Namun, tetap ada insentif yang dapat diberikan pada pihak swasta untuk lebih banyak ikut serta dalam pengoperasian angkutan penyeberangan perintis," ungkapnya.
Adapun perkembangan angkutan penyeberangan perintis dalam lima tahun terakhir yakni terhadap jumlah lintasan 229 dilayani 88 kapal dengan anggaran subsidi Rp 477,95 miliar di 2019, jumlah lintasan 253 dilayani 96 kapal dengan anggaran subsidi Rp 500 miliar di 2020, jumlah lintasan 276 dilayani 100 kapal dengan anggaran subsidi Rp 487,068 miliar di 2021, dan jumlah lintasan 289 dilayani 106 kapal dengan anggaran subsidi Rp 448,587 miliar di 2022.
"Untuk 2023, jumlah lintasan 274 dilayani 107 kapal dengan anggaran subsidi Rp 583,083 miliar," ungkapnya.
Klik halaman selanjutnya >>>
(ncm/ega)