.webp)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal hasil riviu rencana impor KRL bekas Jepang yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP tidak merekomendasikan impor KRL bekas Jepang untuk dilakukan.
Luhut menegaskan pihaknya bakal tetap menjadikan hasil riviu BPKP sebagai rujukan kebijakan pemerintah. Namun, menurutnya pihaknya masih akan melakukan rapat lanjutan untuk melihat pertimbangan lain dari berbagai pemangku kepentingan terkait.
"Kita baru lihat hasil audit itu saja, kalau ada pertimbangan lain dari audit BPKP akan kita lihat lagi nanti. Nanti kita akan rapat lagi," ungkap Luhut ditemui di kantornya, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan pemerintah akan mencari cara untuk menambah kapasitas KRL.
Pasalnya, baik impor maupun retrofit, semua pilihan itu hanyalah menggantikan kereta yang tua saja dan tidak memberikan tambahan kapasitas KRL.
"Kalau ini impor atau retrofit pun kan hanya gantikan yang tua aja, kapasitas tuh nggak naik. Padahal kita butuh kapasitas naik. Bagaimana caranya? Apakah dengan ditambah sarana itu cukup? Ini yang kita cari," ungkap Seto ditemui di tempat yang sama.
Seto juga menyinggung soal sistem persinyalan, menurutnya dengan sistem persinyalan KRL yang ada saat ini membuat gerak kereta kurang efektif karena waktu tunggunya lama.
"Kalau jarak antara kereta nggak bisa diperpendek, kapasitas nggak bisa ditambah. Makanya ini semua harus dilihat komprehensif. Saya kira itu juga yang dikerjakan temen-temen BUMN. Nanti ada rapat lanjutan," kata Seto.
Dia juga menegaskan sejauh ini hasil riviu BPKP tetap menjadi pegangan pemerintah untuk mengambil kebijakan soal penyediaan sarana KRL.
"Tapi, so far kita lihat apa hasil riviu BPKP yang jadi pegangan. Kalau ada masukan, input, diskusi dan lainnya kita akan lihat," pungkas Seto.
(hal/ara)
