.webp)
Selain itu, permasalahan lainnya ialah laju penerbitannya yang hingga saat ini masih belum maksimal. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemenkop UKM dalam penyelesaian perkara ini. Adapun menyangkut NIB ditargetkan pada 2023 mencapai 10 juta.
Bahlil mengatakan idealnya target penerbitan sertifikat halal bisa paralel dengan penerbitan NIB. Oleh karena itu, targetnya pada tahun ini sertifikasi halal juga bisa setara jumlahnya dengan NIB, mencapai 10 juta.
"Kami lagi mencari formulasi dengan langkah strategis apa agar berapa NIB yang keluar, sertifikasi halal sebanyak itu. Yes (10 juta sertifikat halal)," kata Bahlil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, langkah percepatan penerbitan NIB ini sangat diperlukan untuk mendukung upaya pergeseran UMK dari sektor informal menjadi formal.
Berkaitan dengan sertifikat halal, saat ini total realisasinya baru mencapai 129.206 (0,2%) atau sekitar 1,02 juta produk. Penerbitan sertifikat halal ini akan terus didorong mengingat hal ini sejalan dengan akan diwajibkannya sertifikasi halal pada 2024 mendatang.
"Sertifikat halal dengan asumsi 100 ribu sertifikat setahun. Ada 64,2 juta UMKM yang butuh sertifikat atau hitungan saya ada 30 juta UMKM yang butuh sertifikasi halal. Kalau rata-rata 21 hari, normalnya 600 tahun. Keburu kiamat. Ini perlu jalan keluar gimana percepatannya," katanya.
Di sisi lain, Teten mengatakan seharusnya target penerbitan sertifikat halal ini bisa paralel dengan penerbitan NIB, sehingga harapannya pihaknya bersama Kementerian Investasi/BKPM bisa mencari solusi agar keduanya bisa sama.
Sementara untuk SNI Bina UMK saat ini jumlahnya telah mencapai 62,5 ribu atau sekitar 0,09% dari keseluruhan UMKM. Untuk kemudahan SNI ini, akan didorong penerapan SNI Bina UMK ini kepada minimal 30% dari yang telah menerbitkan NIB.
(ara/ara)
