Hari Buruh dan Komitmen Transisi Energi

Besarnya ketergantungan sumber energi primer dari batubara mengakibatkan proses transisi energi yang berkaitan dengan transisi pekerja cukup menantang. Saat ini, permintaan listrik di Asia Tenggara terus meningkat dengan laju rata-rata 6% per tahun.

Dari total kebutuhan listrik tersebut, hanya 15% yang disokong oleh energi terbarukan, sedang sisanya masih bergantung pada energi fosil. Di Indonesia sendiri, yang kebutuhan listriknya didominasi oleh PLTU batubara, dalam rentang waktu dua tahun (2021 - 2023), hanya mampu meningkatkan bauran energi terbarukan sebanyak 1,5%.

Indonesia perlu berkaca pada kontroversi pembukaan kembali tambang batubara di Inggris, karena kekurangan pasokan energi. Pada medio 2022, pemerintah Inggris telah menyetujui proyek tambang batubara West Cumbria Mining di dekat Whitehaven, pantai barat laut Inggris, senilai £165 juta atau sekitar Rp3,26 triliun dan akan beroperasi selama 50 tahun ke depan.

Ini merupakan proyek tambang batubara pertama yang dibuka dalam tiga dekade terakhir. Tambang ini dimaksudkan untuk memasok batubara kokas bagi produsen baja di Inggris dan Eropa Barat dan menyerap tenaga kerja lokal.

Jangan sampai Indonesia mengulangi kegagalan komitmen hijau Inggris. Penutupan tambang atau pembangkit listrik tenaga fosil yang tidak diikuti transisi pekerjaan hanya menambah angka pengangguran, komitmen hijau tanpa memikirkan sediaan alternatif energi listrik yang jelas hanya mengarahkan pada krisis energi. Dengan begitu kita akan terjebak menjadi negara penggembira dari transisi energi semata.

Dalam konteks Indonesia, 62% pasokan listriknya berasal dari PLTU batubara sehingga begitu banyak buruh yang bergantung pada sektor ini dari hulu sampai hilir; dari pertambangan sampai PLTU. Wacana coal phase-out dan pensiun dini PLTU adalah langkah gegabah jika tanpa regulasi dan implementasi regulasi menyangkut masalah ketenagakerjaan.

Jokowi dalam pidatonya di S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition, Maret 2022 di Bogor, menyebutkan tiga fokus tantangan transisi energi Indonesia, yakni akses energi bersih, pendanaan, serta dukungan riset dan teknologi. Tidak ada yang membahas transisi buruh secara spesifik.

Dalam hal persiapan transisi pekerja di sektor energi terbarukan Indonesia jelas tertinggal dibanding negara lain. Dalam Policy Brief ASEAN No. 5 Tahun 2022, hingga saat ini hanya tiga negara yang sudah membahas kebutuhan sektor perburuhan yang meliputi keterampilan, hak, serta pertumbuhan inklusif dalam regulasinya, yaitu Filipina, Singapura, dan Malaysia.

Pemberlakuan Undang-Undang Pekerjaan Ramah Lingkungan Filipina (The Philippines Green Jobs Act) mulai 2016 secara spesifik menyoroti aspek dampak sosial green jobs. Hal ini tercantum dalam rumusan Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerjaan Ramah Lingkungan (Green Jobs Human Resource Development Plan) 2020-2030. Langkah ini mendukung pengejawantahan lapangan yang lebih terperinci, dalam lingkup individual maupun institusional.

Lanjut ke halaman berikutnya

Green Jobs dalam Skema Alternatif Transisi

Di Indonesia sendiri, Proyek Green Jobs Asia mulai dilaksanakan sejak Agustus 2010 untuk jangka waktu dua tahun hingga Juli 2012. Proyek ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Kemitraan ILO-Australia.

Akan tetapi, kita juga perlu kritis dalam memandang green jobs sebagai skema alternatif transisi energi. Sektor kerja apa yang telah disediakan dan diproyeksikan pemerintah untuk menjawabnya? Kalau hanya berkutat pada sektor kerja yang mencakup solusi palsu energi, misalnya pembangkit listrik geothermal, maka komitmen pemerintah untuk net zero emission wajib dipertanyakan ulang.

Transisi pekerja harus tepat sasaran dan bisa diaplikasikan sampai ke akar rumput; ke masyarakat lokal. Mayoritas pekerja sektor batubara adalah penambang sehingga lebih rentan terhadap transisi energi.

Untuk itu, ada tiga hal utama yang patut menjadi fokus pertama. Pertama, adanya payung hukum yang pro-buruh dan masyarakat lokal/adat untuk membangun ekosistem transisi serta memberi kepastian soal mekanisme.

Kedua, implementasi segera usaha peningkatan dan pengalihan keahlian berupa "upskilling, reskilling, newskilling" dengan membentuk komisi khusus. Untuk menghadapi rencana penghapusan bertahap batubara (coal phase-out) pada tahun 2050, harus ada pendataan akurat secara komprehensif atas jumlah dan lokasi perusahaan batubara, jumlah buruh yang terimbas dan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak besar yang akan ditimbulkannya,

Ketiga, pengembangan sektor kerja untuk pemulihan lingkungan. Aspek ekologis sama sekali tidak boleh dilupakan dalam wacana besar energi, apalagi dengan proses ekstraktif dan produksi listrik yang selama ini dilakukan dengan mengeksploitasi lingkungan secara masif.

Buruh sektor energi fosil bisa dialihkan untuk sektor kerja untuk pemulihan lingkungan. Hal ini bisa menjawab dan mengurangi beban lingkungan melalui bioremediasi lahan, reforestasi , dan upaya restorasi lainnya untuk mengembalikan kembali fungsi ekosistem dan sosialnya.

Dalam momentum Hari Buruh 1 Mei 2023, harusnya masalah kesiapan transisi tenaga kerja menjadi pengingat bagi pemerintah, serikat buruh, hingga akademisi untuk lebih concern mengawal isu transisi, jaminan sosial, dan hal-hal lainnya yang terkait masa depan pasar tenaga kerja. Karena sektor perburuhan adalah sektor yang pertama terdampak adanya agenda besar transisi energi.

Fiorentina Refani
Peneliti CELIOS (Center of Economic and Law Studies)