.webp)
Pemerintah telah mendistribusikan beras bantuan sosial (bansos) ke 20,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau 95% dari total. Beras bansos yang telah disalurkan melalui BUMN Pangan, Perum Bulog sebanyak 205.000 ton.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengatakan progres itu merupakan penyaluran bansos beras tahap pertama. Pemerintah memang menetapkan penyaluran bansos ke 21,3 juta KPM selama tiga bulan, dari April, Mei, dan Juni.
Menurut Arief, penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 38 Provinsi yang dilakukan Perum Bulog sampai saat ini masih terus berjalan dan telah memasuki penyaluran tahap ke-2.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia memastikan, pendistribusian bantuan dilakukan secara merata termasuk ke wilayah-wilayah yang dekat dengan perbatasan terluar Indonesia. Penyaluran tahap kedua saat ini telah terealisasi mencapai 19%.
"Untuk sejumlah provinsi yang terletak di dekat perbatasan terluar Indonesia seperti Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan penyaluran tahap pertama sudah rampung 100 persen. Artinya semua KPM yang tersebar di berbagai Kabupaten/Kota di provinsi tersebut telah menerima bantuan beras 10 kg tahap pertama," ujarnya, dalam keterangannya, Rabu (17/5/2023).
Ia melanjutkan, beberapa provinsi lainnya yang berada di wilayah Indonesia Timur segera menyusul, seperti Maluku Utara pada penyaluran tahap pertama ini telah terealisasi 95 persen, Papua Pegunungan telah terealisasi 79 persen, Papua Tengah telah terealisasi 76 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) telah terealisasi 42 persen.
"Pendistribusian bantuan pangan beras kita lakukan secara merata sesuai dengan kuota KPM berdasarkan data by name by address dari Kemensos. Kita tidak beda-bedakan, semua provinsi adalah prioritas, kalaupun ada yang lebih cepat atau ada yang masih proses itu dipengaruhi oleh kondisi stok beras di Kanwil Bulog masing-masing wilayah," terangnya.
Khusus untuk wilayah terluar, Arief mengakui kondisinya geografisnya memang lebih menantang. Namun demikian, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh NFA, Bulog, dan operator logistik PT Post Indonesia (Persero) dan dua mitra lainnya.
"Pendistribusian kita dorong untuk percepatan di seluruh wilayah. Kita juga minta Tim NFA secara konsisten turun memantau pendistribusian terutama di wilayah terluar, mengingat program ini sangat strategis untuk menjaga daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi sesuai arahan Bapak Presiden," ungkapnya.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
