Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, pihaknya akan menyambut baik apabila pemerintah mau menggelontorkan kompensasi sebagai ganti dari imbas kebijakan tersebut. Namun pihaknya akan lebih setuju apabila kebijakan WFH itu tidak perlu diterapkan secara keseluruhan di DKI Jakarta.
"Kalau dikasih ya alhamdulillah. Tapi biasanya tidak ada ya dari pemerintah, biasanya pemerintah tidak mau yang seperti itu. Tetapi pasti bingung juga menghitungnya bagaimana, kompensasi seperti apa dan dalam bentuk apa. Tapi menurut saya tetap lebih baik dilimitasi saja, kan tidak harus mengorbankan kegiatan ekonomi secara keseluruhan," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya wacana ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia mengatakan rencana WFH atau libur tersebut bertujuan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas. Heru Budi mengatakan pengkajian bakal melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
"Kemungkinan misalnya tanggal 13, 14, itu masih wacana nih ya, bisa work from home dan juga di posisi tanggal 5-7 September kita bahas nanti dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk bisa work from home," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Adapun rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Jakarta terdiri dari ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) yang akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.
(dna/dna)