Pengusaha Usul KTT ASEAN Digelar Sabtu-Minggu Ketimbang WFH

Pengusaha Usul KTT ASEAN Digelar Sabtu-Minggu Ketimbang WFH

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Senin, 29 Mei 2023 13:02 WIB
bendera asean
Foto: Getty Images/iStockphoto/Aj_OP
Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji wacana penerapan bekerja dari rumah (work from home/WFH) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berlangsung pada September mendatang. Atas hal ini, pengusaha memberikan tanggapannya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, dikhawatirkan langkah ini akan berimbas pada produktivitas dunia usaha. Karena itulah ia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana tersebut karena dikhawatirkan Kalau memungkinkan, ia menyarankan agar perhelatan tersebut digelar pada akhir pekan.

"Kalau saya sarankan bikinnya Sabtu-Minggu, nggak pusing jadinya. Kan kita tuan rumahnya, bisa diatur. Jangankan pemerintah, kita swasta juga biasa bikin agenda Sabtu-Minggu, untuk acara kongres, munas segala macem. Lebih aman kan, orang pada libur. Nggak ngerepotin orang. Udah selesai, solve problem," katanya, kepada detikcom, Senin (29/5/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Hariyadi sendiri mengakui, pihaknya belum mendengar detail dari rencana tersebut. Namun ia berharap, apabila wacana ini jadi diterapkan, pemerintah bisa membentuk skema yang efisien sehingga dampaknya tidak menyeret pengusaha yang berada di luar kawasan diselenggarakannya acara.

"Karena kegiatannya KTT itu kan wilayah tertentu. Jadi misalnya bukan di daerah pusat, apa mesti yang selatan WFH? Misalnya. Nah ini juga harus dilihat juga tempatnya di mana. Jangan sampai karena satu kegiatan, semua wilayah diminta tidak keluar dari rumah," ujarnya.

ADVERTISEMENT

Selain zonasi, menurutnya pemerintah juga perlu mempertimbangkan tentang jam pemberlakuan pembatasan lalu lintasnya, mengingat kebijakan WFH ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas. Dalam hal ini, apakah jalan akan ditutup setengah hari atau satu hari penuh.

"Menurut saya sebetulnya opsi itu tidak harus seperti itu (WFH). Kita juga punya tamu negara, punya apa, asal dikoordinasi dengan baik sih harusnya sih tidak perlu WFH tidak apa-apa. Asal pengaturan tadi, lalu lintasnya diatur sedemikian rapi," imbuhnya.

Berambung ke halaman selanjutnya.

Simak juga Video: Dua Kali Jokowi Ajak Kepala Negara Pakai Batik

[Gambas:Video 20detik]



Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, pihaknya akan menyambut baik apabila pemerintah mau menggelontorkan kompensasi sebagai ganti dari imbas kebijakan tersebut. Namun pihaknya akan lebih setuju apabila kebijakan WFH itu tidak perlu diterapkan secara keseluruhan di DKI Jakarta.

"Kalau dikasih ya alhamdulillah. Tapi biasanya tidak ada ya dari pemerintah, biasanya pemerintah tidak mau yang seperti itu. Tetapi pasti bingung juga menghitungnya bagaimana, kompensasi seperti apa dan dalam bentuk apa. Tapi menurut saya tetap lebih baik dilimitasi saja, kan tidak harus mengorbankan kegiatan ekonomi secara keseluruhan," katanya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya wacana ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia mengatakan rencana WFH atau libur tersebut bertujuan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas. Heru Budi mengatakan pengkajian bakal melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

"Kemungkinan misalnya tanggal 13, 14, itu masih wacana nih ya, bisa work from home dan juga di posisi tanggal 5-7 September kita bahas nanti dengan Pak Kapolda dan Pak Pangdam untuk bisa work from home," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).

Adapun rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Jakarta terdiri dari ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) yang akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.


Hide Ads