Kementerian Keuangan buka-bukaan data soal utang Indonesia. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan utang Indonesia yang mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun didapatkan dari dalam negeri.
Yustinus juga menyatakan sebagian besar utang Indonesia pun bentuknya dalam mata uang rupiah. Hal ini membuat risiko melambungnya utang karena pelemahan rupiah bisa diminimalisir.
Adapun, data-data ini dibeberkan Yustinus untuk merespons pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebutkan Indonesia membayar utang hingga Rp 1.000 triliun lebih per tahun.
"Sebagian besar utang Indonesia dalam mata uang Rupiah. 73% utang Indonesia berasal dari SBN domestik. Tentu hal ini baik untuk menekan market risk dari melambungnya nilai utang karena pelemahan rupiah," ungkap Yustinus Prastowo dalam utas panjang lewat akun Twitter @prastow, dikutip Minggu (4/6/2023).
Dalam data yang dipaparkan, Yustinus membeberkan 73% utang Indonesia berasal dari dalam negeri dalam bentuk uang rupiah. Jumlahnya per April 2023 mencapai Rp 5.720,9 triliun, dari jumlah sebanyak itu utang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 22,5 triliun dan pinjaman lewat surat berharga negara (SBN) domestik sebesar Rp 5.698,4 triliun.
Sementara itu, uang luar negeri hanya sekitar 27% dari total utang Indonesia. Jumlahnya sekitar Rp 2.128,4 triliun dan dalam bentuk mata uang asing. Utang sebesar itu berasal dari pinjaman luar negeri sebanyak Rp 819,8 triliun dan SBN valuta asing sebanyak Rp 1.308,6 triliun.
Yustinus juga sempat menyinggung soal adanya utang BUMN yang besarnya sekitar Rp 4.542 triliun. Menurutnya BUMN bukanlah beban negara dalam hal ini kewajiban yang harus dibayarkan APBN.
"Mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, segala utang yang timbul atas corporate action merupakan tanggung jawab BUMN yang bersangkutan dan bukan merupakan utang negara," beber Yustinus.
Bersambung ke halaman selanjutnya.
(hal/dna)