.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan menyulap 10 kampung nelayan menjadi lebih modern dan mandiri tahun ini. Dana yang dibutuhkan Rp 21-22 miliar, jika ditotalkan untuk 10 kampung nelayan artinya bisa mencapai Rp 220 miliar.
Trenggono mengatakan 10 kampung nelayan itu akan menjadi model percontohan pertama untuk mendorong wilayah lain membangun kampung nelayan juga. Secara total kampung nelayan itu akan dibangun di 55 lokasi.
"10 itu kan model sekarang mencapai Rp 210 miliar. Kalau itu kita penuhi dalam kerangka minimal saja butuh Rp 21,5 miliar atau Rp 22 miliar untuk satu Kampung Nelayan dengan hasil tadi kalau udah tadi udah disurvei ke sana sini," terangnya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Harapannya kampung nelayan maju akan lebih banyak lagi dari tahun ke tahun dan berdampak pada nasib ribuan nelayan kecil di berbagai daerah. Adapun fasilitas yang akan diberikan pemerintah untuk kampung nelayan maju di antaranya cold storage sendiri, kapal, pabrik es, hingga akan ada pasar paling besar di kampung tersebut.
"Bayangkan cold storage yang besaran cuma 10 ton, per ton biaya cuma Rp 5.000. Itu kan sangat luar biasa. Itu yang kita coba. Hasilnya bisa di-collect, dan kemudian kita bisa bikin pasar ikan yang paling besar di situ. Kemudian ada yang processing dan sebagainya. Ini ada contoh, ada model di luar yang bisa seperti itu," tuturnya.
Trenggono mengatakan anggaran untuk pembangunan kampung nelayan sudah mendapatkan restu dari Kementerian Keuangan dalam anggaran 2023. "Itu sudah ada anggaran rutinnya. (Di pagu 2023?) iya. Itu kita ploting kita pindahin jadi kita gabungin jadi satu, jadi kerjanya nggak sendiri," jelasnya.
Dalam anggaran 2024, pemerintah juga meminta restu DPR untuk menambah anggaran Rp 714,44 miliar. Tambahan anggaran ini termasuk untuk membangun kampung nelayan maju (Kalaju) di 65 lokasi.
Secara spesifik tambahan anggaran untuk kampung nelayan maju ada di anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebesar Rp 123,5 miliar. Anggaran itu termasuk untuk operasional PIT dan PNBP pascaproduksi di 100 lokasi, dan bakti nelayan 30 lokasi.
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Agus Suherman juga memastikan akan ada 55 lokasi yang menjadi lokasi kampung nelayan maju. Tetapi yang menjadi prioritas sebesar 10 lokasi kampung nelayan maju.
"Kami tetapkan 55 lokasi dilaksanakan 2023 teman-teman di tenaga ahli. 10 jadi prioritas. (Ekskusinya) mulai sekarang pak progres," jelasnya.
Sebelumnya, Trenggono pernah mengatakan akan 'menyulap' 10 kampung nelayan di sejumlah daerah. Upaya ini sebagai tindak lanjut kebijakan penangkapan ikan terukur yang dipastikan akan berpihak dan mensejahterakan nelayan-nelayan kecil.
"Kita akan bikin modeling, target saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap dan tim percepatan itu ada 10 kampung nelayan yang benar-benar integrasi. 10 ini targetnya tahun ini,"kata Trenggono usai usai membuka rapat kerja Direktorat Perikanan Tangkap KKP di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Minggu (19/3/2023).
Ia menjelaskan bagaimana pengembangan kampung nelayan yang sebelumnya kumuh menjadi lebih bersih dan terintegrasi. Pihaknya akan membangun sejumlah fasilitas, di antaranya penyaluran alat tangkap, kapal, pabrik es, balai komunikasi, hingga pelatihan untuk nelayan.
"Ini kampung kita bangun ada dermaganya, ada dok kapalnya, ada pabrik esnya, kita install balai komunikasi sekaligus balai latihan, nanti kita akan isi penyuluh-penyuluh turunkan di situ. Kita akan data seluruh nelayan itu di dalam institusi yaitu koperasi. Kalau perlu bukan hanya alat tangkap, kapalnya juga kita bantu, semua sarananya kita bantu," jelasnya.
(ada/ara)
