Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengungkapkan anggarannya diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 115,4 miliar di 2023. Dari anggaran awal Rp 1,60 triliun, tersisa Rp 1,49 triliun.
"2023 (anggaran) sebesar Rp 1,607 triliun, setelah diblokir menjadi Rp 1,492 triliun," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/6/2023).
Di 2024 sendiri Bappenas mendapatkan anggaran sebesar Rp 2,1 triliun, di mana untuk dukungan manajemen 29,24% dan program perencanaan pembangunan nasional 70,76%. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk kegiatan Expo Osaka dan penguatan ekosistem kedirgantaraan Indonesia 2022-2045.
Dari total anggaran tersebut, Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dan Deputi Ekonomi mencatatkan anggaran terbesar yakni masing-masing Rp 246,8 miliar dan Rp 572,8 miliar.
Di Deputi Ekonomi, Bappenas menargetkan output penyelesaian Master Plan Transformasi Ekonomi Indonesia untuk Indonesia Emas 2045 dan Peta Jalan Industrialisasi Era Baru untuk Indonesia Emas 2045, serta prototyping dan sertifikasi N219A.
Sementara itu, di Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, output yang ditargetkan a.l. peta jalan transisi energi menuju NZE 2060, Rencana Induk Pengembangan Geopark, dan Roadmap Bioekonomi.
Dalam hal ini Suharso mengusulkan tambahan anggaran Rp 300 miliar. Hal itu untuk pengembangan evaluasi kontribusi kementerian/lembaga terhadap kinerja pembangunan nasional Rp 50 miliar.
Kedua, penguatan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan rencana, meliputi manajemen risiko perencanaan dan penguatan pengendalian wilayah Rp 150 miliar. Ketiga, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana dalam mengawal sasaran Indonesia emas Rp 100 miliar.
(aid/rrd)