RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas, tapi PR-nya Masih Banyak!

RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah Atas, tapi PR-nya Masih Banyak!

Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Selasa, 04 Jul 2023 06:29 WIB
Inilah Makanan Termahal yang Dibeli Netizen Setelah Gajian
Foto: Ilustrasi iStock/Twitter


Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menyebut pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar meskipun kondisi ekonomi Indonesia naik kelas.

Misalnya terkait pemerataan ekonomi hingga kemiskinan ekstrem. Nailul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pendapatan per kapita saja. Apalagi masalah kemiskinan ekstrem di Indonesia juga belum terselesaikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi memang kita harus memikirkan juga nih, masih banyak sekali PR-nya, apa? PR-nya kalau kita bisa bilang ini hanya satu sisi, hanya dari PDB per kapita. Kalau kita lihat dari data kesejahteraan lainnya masih sangat belum membaik, baik kemiskinan, masih banyak kemiskinan ekstrem kan," beber Nailul Huda ketika dihubungi detikcom.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyebut kembalinya Indonesia menjadi upper middle income country tak lepas dari sumbangsih pertumbuhan ekonomi Indonesia.

ADVERTISEMENT

Namun, yang jadi sorotan Tauhid adalah jika Indonesia ingin naik level lagi maka tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Pemerintah sendiri punya target bisa jadi negara maju atau berpendapatan tinggi di tahun 2045.

"Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi kita memang konstan di 5%, lama kelamaan tercapai juga. Tapi untuk sampai misalnya angka tertentu, misalnya batasan middle income tadi, maka kalau hanya naik 5% untuk keluar dari middle income trap butuh waktu jauh lebih lama," ujar Tauhid kepada detikcom.

Kembali ke Febrio, dia sendiri mengakui PR Indonesia masih besar untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2045. Menurutnya, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7% secara konsisten.

"Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan," kata Febrio.


(hal/rrd)

Hide Ads