.webp)
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mendorong jajaran pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk ikut memahami bagaimana gerak ekonomi daerah serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Suahasil mengatakan beberapa waktu terakhir pihaknya mendorong agar seluruh jajarannya bisa melihat perekonomian secara konkret dan dalam kerangka pengelolaan ekonomi Indonesia, bukan sebatas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai masing-masing unit saja.
"Kita punya kewajiban yaitu melihat ekonomi Indonesia. Bukan hanya mengumpulkan pajak, kepabeanan dan cukai tanpa melihat ekonomi, tidak boleh. Hanya mengatakan bahwa kami bisa menyalurkan APBN ke daerah tapi tidak melihat kondisi ekonomi lokal, tidak boleh. Harus konkret," katanya dalam Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) Kemenkeu Satu Wilayah Bengkulu dan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Jumat (15/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pegawai diharapkan mampu melihat gerak ekonomi di daerah, mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai APBD, serta mengidentifikasi sektor apa saja yang bisa diperkuat dari APBD tersebut sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas untuk masyarakat lokal.
"Kekayaan negara kita yang luar biasa banyak tetap dikelola, diadministrasikan dan harus juga connect kepada perekonomian kita seperti apa sehingga pengelolaan kekayaan negara kita menjadi konkret," ujarnya.
Untuk itu, Kemenkeu mendorong pemantauan ekonomi lokal melalui rapat ALCO Regional guna membangun sinergi antarunit di Kemenkeu dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk mendukung kemajuan daerah. Harapannya, APBN dan APBD bisa benar-benar menciptakan multiplier effect bagi masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor untuk memajukan perekonomian.
"ALCO regional tidak boleh hanya lihat APBN saja, tapi lihat ekonomi lokal. APBD ini benar-benar menyentuh masyarakat, bisa menciptakan multiplier effect yang paling tinggi. Sektor yang diinginkan menjadi penggerak dari ekonomi lokal ini terakomodasi atau tidak oleh APBN dan APBD," tutur Suahasil.
Ia mengapresiasi pelaksanaan ALCO Regional yang sudah dilaksanakan di Bengkulu. Ke depannya, seluruh jajaran Kemenkeu diharapkan bisa terus berkomunikasi dan berdiskusi dengan pemerintah daerah hingga masyarakat setempat.
"Kita bukan hanya sekedar mengerjakan tugas kita sendiri, tapi kita mengerjakan tugas untuk perekonomian Indonesia melalui peningkatan pengelolaan ekonomi Bengkulu," ujarnya.
Wamenkeu berharap jajaran Kemenkeu Satu di Bengkulu dapat semakin fasih membaca gerak ekonomi masyarakat dan terus mencari ide dan cara baru dalam membantu masyarakat Bengkulu agar dapat semakin maju.
"Tugas kita melayani dan kita memikirkan cara yang lebih baik, lebih kuat, lebih kredibel untuk melakukan pelayanan yang menuju kesempurnaan. Tentu kita sudah tahu persis pelayanan yang menuju kesempurnaan itu kita lakukan dengan integritas, dengan makin profesional dan makin bersinergi," pungkasnya.
(aid/rrd)
