Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum.
"Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick, Rabu (4/10/2023).
Keterlibatan Satuan Tugas (Satgas) Pangan ini untuk mengatasi oknum yang sengaja mengoplos beras operasi pasar dan medium. Menurut hal tersebut merupakan penipuan kepada masyarakat yang tidak paham.
"Broken 15 dicampur sama broken 5, di ini, dijadikan label beras premium. Masyarakat mana ngerti, orang kita aja yang ngerti jadi nggak ngerti kalau sudah dicampur, emang media ngerti nggak kalau sudah dioplos? Nah itulah, itu makanya di cegah," ucapnya.
Erick mengatakan proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan seiringan dengan penegakan hukum. "Percuma ada satgas, kita sudah mendorong sama-sama. Wasit aja ketangkep, apalagi penimbunan beras," lanjutnya.
Selain itu, untuk memenuhi pasokan dalam negeri, pemerintah juga melakukan kebijakan impor. Namun, untuk ke depan apakah akan ada penambahan impor atau tidak, Erick menekankan kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri.
Dia menyebut program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri. Erick menilai hal ini acapkali menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat.
"Jadi saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasihan rakyat, kasihan petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat, nah ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ucap Erick.
Erick memastikan stok aman jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November. Erick menyampaikan pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, ini lah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," kata Erick.
(ada/ara)