Jakarta -
Desa dinilai berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini karena desa memberikan sumbangan besar untuk menciptakan stabilitas nasional.
Pandangan ini bukan tanpa alasan, sebab desa memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan untuk pembangunan mulai dari, tanah, air, dan lahan pertanian.
Namun, pembangunan desa tidak terlepas dari Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana Desa ini merupakan wujud rekognisi atau penghargaan negara kepada desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan saat ini pemerintah pusat akan mengalokasikan Dana Desa TA 2024 pada 75.259 desa.
Untuk kebutuhan tersebut Dana Desa yang digelontorkan sebesar Rp 71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp 1.070,0 miliar atau 1,5 persen dibandingkan outlook tahun 2023.
"Saat ini prioritas utama negara adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka kami memberitahu desa-desa tersebut bahwa Anda juga harus mengalokasikan dana untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di desa Anda," ujar Luky Alfirman dalam keterangan tertulis, Kamis (5/10/2023).
Hal ini sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Adapun tiga strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem ini adalah:
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui program Bansos, Jamsos, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, diantaranya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.
Kebijakan penggunaan Dana Desa juga diarahkan untuk percepatan penurunan stunting di desa. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya dijadikan sebagai persyaratan dalam penyaluran tahap II bagi Desa Mandiri dan tahap III bagi Desa Non-Mandiri.
Laporan tersebut berguna sebagai input, data, dan masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan di bidang percepatan penurunan stunting secara nasional. Dan anggaran stunting yang berasal dari Dana Desa pada tahun 2024 sebesar Rp 10.470,8 miliar.
Dukungan Dana Desa tahun 2024 juga diarahkan bagi ketahanan pangan. Dalam skala desa berupa program ketahanan pangan dan hewani melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap dan budidaya.
Ketahanan pangan dimaksudkan selain untuk mengakhiri kelaparan, mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan juga untuk meningkatkan indeks nilai tukar petani dan nelayan. Anggaran ketahanan pangan yang berasal dari Dana Desa tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp 9.017,9 miliar.
Klik halaman selanjutnya >>
Program Dana Desa ini selaras dengan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan Pemerintah, di mana alokasinya terus meningkat, sebagai perwujudan desentralisasi fiskal. Dalam 10 tahun terakhir pemerintah juga telah mampu mendorong peningkatan kinerja daerah dan desa.
Hal ini terlihat antara lain dari menguatnya kemandirian fiskal daerah dan terus meningkatnya jumlah desa yang berstatus desa mandiri. Kemandirian fiskal daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan sendiri.
Meskipun implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia lebih menitikberatkan kepada kewenangan untuk eksekusi belanja (expenditure assignment), namun demikian pemerintah terus mendorong agar daerah mampu mengoptimalkan pemungutan PAD agar lebih optimal, sehingga daerah memiliki sumber daya yang lebih dalam menyediakan layanan publik.
Luky Alfirman melanjutkan kemandirian fiskal daerah dalam hal ini diukur dari Rasio PAD terhadap total pendapatan APBD. Jika dilihat pada tahun 2014, secara nasional rasio kemandirian fiskal daerah adalah 24,01%, meningkat menjadi 28,14% pada tahun 2022.
Sebaliknya, rasio transfer ke daerah terhadap total pendapatan APBD menurun dari 68,8% pada tahun 2014, turun menjadi 65,15% pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan dalam satu dekade terakhir, kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai pelayanan publik dengan sumber pendanaan sendiri semakin meningkat.
Implementasi UU HKPD diharapkan mampu terus mendorong penguatan local taxing power, sehingga kemandirian fiskal daerah akan terus menguat.
Selain itu, meningkatnya kemandirian fiskal daerah tidak lepas dari kinerja perpajakan daerah yang menunjukkan peningkatan secara signifikan. Tahun 2022, realisasi pajak daerah telah melebihi level pra pandemi dengan pertumbuhan yang cukup signifikan.
Pertumbuhan realisasi pajak daerah tersebut juga diiringi dengan Local tax ratio yang menunjukkan tren peningkatan dari sejak pandemi. Tren tersebut diharapkan akan berlanjut pada tahun 2024 mengingat pada tahun tersebut merupakan tahun awal implementasi UU nomor 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2023 yang menyangkut pengaturan terbaru untuk pajak daerah dan retribusi daerah.
Di dalamnya terdapat beberapa kebijakan yang dapat memacu peningkatan local taxing power seperti peningkatan tarif pajak tertentu, perluasan objek pajak serta dorongan penguatan administrasi perpajakan daerah melalui kerjasama pertukaran data perpajakan dan sinergi pemungutan pajak daerah.
Secara spesifik, aparat desa berperan aktif dalam upaya pemutakhiran objek pajak daerah serta penagihan pajak daerah tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan yang di mayoritas daerah masih merupakan sumber penerimaan PDRD terbesar.
Oleh karena itu, UU HKPD mengakui peran desa tersebut dengan mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari PDRD.
Hal ini juga terlihat dampaknya pada Dana Desa, dalam beberapa tahun terakhir pasca pengalokasian Dana Desa, telah menghasilkan jumlah desa mandiri yang meningkat secara signifikan.
Data dari Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa dan Pemberdayaan Daerah Tertinggal menunjukkan bahwa tahun 2018, desa yang dikategorikan desa mandiri hanya 313 desa.
Jumlah tersebut meningkat secara signifikan, hingga berjumlah 11.456 desa. Meskipun Dana Desa bukan satu-satunya sumber pendanaan untuk kegiatan yang ada di desa.
Namun hal ini menunjukkan pengelolaan dana desa yang baik ditambah dengan fokus pemerintah daerah yang didorong untuk lebih memperhatikan desa melalui Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota, Belanja Bantuan Keuangan baik dari provinsi maupun kabupaten/kota, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun belanja dari APBN/APBD di luar yang bersifat mandatory, mampu berkontribusi untuk terus mendorong kinerja desa.
Diketahui, Dana Desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015 sebesar Rp 20.766,2 miliar kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp70.000,0 miliar pada tahun 2023.
Perkembangan Dana Desa periode tahun 2019-2023, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen, dari sebesar Rp 69.814,1 miliar pada tahun 2019, menjadi sebesar Rp 69.930,0 miliar pada outlook tahun 2023.
Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima per desa juga meningkat dari sebesar Rp 931,4 juta per desa pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 933,9 juta per desa pada tahun 2023.
Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana Desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa pada tahun 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa pada tahun 2023.
.webp)
