Pemerintah Indonesia tengah mengatur rencana pengetatan arus barang masuk impor. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut aturan itu salah satunya dibuat untuk melindungi industri lokal, termasuk industri batik di Pekalongan.
Hal itu diungkapkan Mendag yang juga Ketua Umum PAN itu saat melakukan ground breaking Pasar Banjarsari di Pekalongan, Rabu (11/10/2023).
Awalnya, Zulhas menyinggung soal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang seharusnya bisa lebih tinggi jika tidak dibanjiri barang impor. Oleh karena itu, kini pemerintah tengah menggodok kembali pengetatan arus barang impor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat Indonesia itu seharusnya pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, industrinya lebih cepat berkembang, tapi rupanya bertahun-tahun dibanjiri barang impor," ujar Zulhas.
Zulhas mencontohkan, batik dari Pekalongan seharga Rp 1 juta harus kalah harga dengan batik printing impor dari China yang dihargai Rp 50 ribu. Predatory pricing itu disebut ada karena kurangnya pengetatan arus barang impor di Indonesia.
"Itu batik printing dari Tiongkok, di sini Rp 1 juta, di sana Rp 50 ribu. Ini harus diatur. Oleh karena itu, presiden sudah setuju, sekarang impor diatur, ditata, biar nggak mudah. Dipersulit lah kira-kira," tegas Zulhas.
Kini pemerintah akan kembali mengubah pengawasan barang impor dari post border ke border.
Diketahui, pengawasan border yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas bea cukai di kawasan pabean. Sedangkan pengawasan post border dilakukan setelah keluar kawasan pabean dan telah beredar di masyarakat (peredaran bebas/pasar) yang diawasi oleh kementerian/lembaga terkait.
"Dulu impor tuh bablas. Kita punya aturan namanya post border, barang dari luar di bea cukai ga diperiksa, langsung masuk toko-toko. Itu yang membanjiri masyarakat," ujar Zulhas.
"Ada satu lagi, dengan (jualan) online itu barang dari mana-mana datang langsung ke orang. Barang itu apakah punya sertifikat halal? apakah punya izin edar BPOM? Tidak ada," imbuhnya.
Menurutnya, hal ini lah yang membuat UMKM dan industri lokal padam.
"Sehingga ini kita tata. Teorinya kalau impor itu seluruh dunia ngatur, coba Bapak mau ekspor batik ke Jepang nggak gampang. Loh kita ini apa-apa boleh. Makanya akan kita tata," ujarnya.
(akd/akd)