.webp)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan Indonesia mengalami peningkatan impor barang kiriman atau melalui penyelenggara pos. Kegiatan impor ini 90% dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau e-commerce.
"Dari statistik barang kiriman yang ada, sekarang ini kalau kita lihat terjadi peningkatan dari 2018-2019," kata Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu, Fadjar Donny Tjahjadi dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Berdasarkan data DJBC, pada 2017 impor masih 6,1 juta berdasarkan dokumen barang kiriman (consignment note/CN) dan 2018 mulai meningkat menjadi 19,6 juta CN. Peningkatan hingga tiga kali lipat atau tertinggi terjadi pada 2019 hingga tembus 71,5 juta CN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada 2020 impor barang kiriman sedikit menurun menjadi 61,1 juta CN, di 2021 sebanyak 61,5 juta CN, dan 2022 sebanyak 61,3 CN. Sepanjang 2023 ini sudah ada 23,2 juta CN.
"Sebagian besar kiriman bernilai kecil," tulis data statistik tersebut.
Fadjar mencatat impor barang kiriman paling banyak berasal dari China sejak 2021-2023 berdasarkan nilai devisa impor. Selanjutnya disusul Hong Kong, Singapura, Jepang dan Amerika Serikat.
Sepanjang 2023, impor barang kiriman dari China mencapai 24,3% dengan nilai US$ 61,9 juta, Hong Kong 15,2% dengan nilai US$ 38,6 juta, Singapura 14,4% dengan nilai US$ 36,6 juta, Amerika Serikat 8,3% dengan nilai US$ 21,1 juta, dan Jepang 7,1% dengan nilai US$ 18,1 juta.
"Kami mencatat lima besar negara asal barang didominasi tetap dari China, Hong Kong, Singapura, Jepang dan Amerika. Ini yang setidaknya kecenderungannya 5 negara itu di 2021-2023 memang meningkat. Paling tinggi berdasarkan nilai devisa impor, itu impor dilakukan melalui China," beber Fadjar.
(aid/ara)
