Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto mengungkapkan reformasi birokrasi di Indonesia masih jalan di tempat. Menurutnya, reformasi yang dilakukan selama sepuluh tahun ke belakang masih menyisakan banyak masalah.
Hal ini diungkapkan Adi dalam orasi ilmiahnya yang berjudul 'Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN sebagai Strategi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia'. Orasi itu diungkapkan olehnya saat dikukuhkan sebagai Guru Besar atau Profesor bidang Ilmu Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta.
Dalam orasinya itu, Adi menjelaskan reformasi birokrasi belum optimal karena beberapa indikator. Misalnya indeks persepsi korupsi di Indonesia yang masih hanya menempati posisi ke 6 di Asia Tenggara. Indikator ini menunjukkan masih banyaknya angka KKN di kalangan abdi negara.
"Satu dekade bergulirnya reformasi birokrasi dinilai masih belum optimal, hal ini didasarkan pada beberapa indikator seperti indeks persepsi korupsi di tahun 2022 Indonesia menempati posisi ke-6 di negara ASEAN. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka KKN di kalangan birokrasi," ungkap Adi saat memberikan orasi dikutip dari keterangan pers, Selasa (31/10/2023).
Indikator lainnya yang menunjukkan reformasi birokrasi belum optimal adalah indeks ease of doing business (EODB) yang cenderung stagnan pada peringkat 73 dari 190 negara. Ada juga Indikator Government Effectiveness Index (GEI) sebagai parameter efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang juga masih jauh dari harapan.
"Dari berbagai indikator tersebut jelas bahwa proses reformasi birokrasi selama ini masih berjalan di tempat dan hanya sebagai formalitas sehingga belum menimbulkan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa," tegas Adi.
Adi mengatakan orasi ilmiahnya merupakan refleksi keilmuan dan praktik selama perjalanan karirnya memimpin LAN yang bertanggung jawab dalam pengembangan kompetensi bagi para ASN dan mengembangkan serta meningkatkan kualitas kebijakan publik.
Adapun pengukuhan Adi sebagai guru besar bidang Ilmu Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46276/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik Dosen yang ditandatangani pada 28 Agustus 2023.
Beberapa pejabat hadir dalam pengukuhan tersebut , mulai dari Menteri PAN RB Azwar Anas, Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Kabaintelkam Komjen. Pol. Suntana, dan Guru Besar dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Masih dalam orasinya, Adi Suryanto menambahkan, program kerja prioritas Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan 2019-2024 menitikberatkan reformasi birokrasi dengan mengubah cara kerja birokrasi yang lebih cepat, produktif, inovatif dan kompetitif.
Transformasi organisasi tidak lagi menggunakan cara pengendalian yang otokratis dan hirarkis tetapi telah bergeser kepada pengembangan kemampuan belajar. Oleh karena itu, LAN sejak awal pandemi telah memulai melakukan transformasi kebijakan pengembangan kompetensi dengan model agile learning yang lebih berfokus pada model pembelajaran ASN untuk berpikir kritis, inovatif serta fleksibilitas dan kolaborasi.
"Untuk membangun model agile learning ini diperlukan transformasi ecosystem pembelajaran yang mencakup 4 pilar yaitu : desain program, transformasi peran trainer, pemberdayaan teknologi dan kerangka manajemen mutu. Keempat pilar tersebut menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan ASN yang profesional dan berkelas dunia," papar Adi.
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan ucapan selamat kepada Prof. Adi Suryanto atas pencapaiannya dalam dunia akademik dengan dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik.
Dalam sambutannya Bambang Soesatyo mengatakan, konstitusi mengamanatkan kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah tantangan dan dinamika yang semakin kompetitif, kita membutuhkan sebanyak mungkin insan-insan cendekia sebagai sumberdaya pembangunan yang berkualitas dan berdaya saing global.
Maka, dalam kaitan ini kehadiran guru besar memiliki kontribusi penting untuk mewujudkan amanat konstitusi tersebut, karena pada hakikatnya guru besar adalah pengajar, pendidik sekaligus peneliti yang mengabadikan hasil penelitian untuk masyarakat.
"Namun faktanya, jumlah guru besar di negara ini masih sangat sedikit berdasarkan data tahun 2022 dari 317 ribu dosen aktif yang tercatat hanya sekitar 2,6 persen yang menjadi guru besar, oleh karena itu kita perlu mendorong peningkatan jumlah guru besar sampai pada rasio yang ideal," jelas dia.
"Pengukuhan Prof. Adi Suryanto menjadi Guru Besar ini menjadi sebuah contoh konkrit pengabdian kepada masyarakat, dan harapannya kedepan akan lebih banyak guru besar baru yang dilahirkan dari berbagai perguruan tinggi sehingga upaya pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dapat segera terwujud," ujarnya.
(hal/kil)